Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di-launching 29 September

Editor : Dina Prihatini Wardoyo
 Coffee Morning Bupati Mempawah, Erlina dan jajaran Forkopimda Mempawah membahas upaya penegakan hukum Perbup Nomor 50/2020 tentang protokol kesehatan di Warkop Kampoeng, Jumat (25/9/2020).
Mempawah (Suara Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Mempawah berencana menerapkan penegakan hukum protokol kesehatan bagi masyarakat yang tak mematuhi Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2020.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Mempawah, Rizal Multiadi, mengatakan, upaya penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai kesepakatan Bupati Mempawah dengan jajaran Forkopimda saat menggelar Coffee Morning di Warung Kampoeng (WK) Mempawah, Jumat (25/9/2020) pagi.

“Ibu Bupati Mempawah, Erlina, dan jajaran Forkopimda menilai proses sosialisasi Perbup Nomor 50 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan telah berjalan baik di masyarakat. Karena itu, jika masih ada yang tak patuh, maka akan segera diberikan upaya penindakan,” kata Rizal.

Sebelum itu, tambahnya, sebagai bentuk tambahan sosialisasi ke masyarakat, Pemkab Mempawah bersama seluruh jajaran Forkopimda akan me-launching upaya penegakan hukum pada Selasa (29/9/2020) pagi.

“Launching penegakan hukum akan dilaksanakan melalui Apel Kesiapsiagaan bersama dengan dinas instansi terkait dan TNI/Polri. Usai launching ini, masih kita lakukan lagi tahap sosialisasi. Sementara penegakan hukum protokol kesehatan dimulai pada awal Oktober 2020,” kata Rizal Multiadi.

Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Mempawah, tambahnya, diminta segera menyusun dan membakukan prosedur tetap (protap) berbentuk buku saku yang nantinya akan dijadikan acuan dalam upaya proses penindakan.

Buku saku ini nantinya akan dipegang seluruh jajaran Forkopimda, dinas/instansi dan TNI/Polri sebagai pedoman tahapan penindakan di lapangan bagi masyarakat yang tak patuh pada protokol kesehatan.

Seperti diberitakan suarakalbar.co.id, Bupati Mempawah, Erlina, telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 50 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Dalam Perbup Nomor 50 tahun 2020 tertanggal 1 September 2020 ini, ada sejumlah pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sosialisasi dan partisipasi, sanksi serta pembinaan, pengawasan dan penindakan.

Yang perlu menjadi perhatian masyarakat adalah aturan dalam Pasal 7. Bagi perseorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum serta ASN dan tenaga kontrak yang melanggar akan diberikan sanksi.

Bagi perseorangan, akan diberikan teguran lisan dan tertulis, kerja sosial 15 menit, denda administratif Rp 100 ribu dan akan menjalani swab maupun karantina sampai hasil swab PCR keluar.

Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, diberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, denda administratif Rp 1 juta, penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha.

Apabila terdapat kluster kejangkitan Covid-19 dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka biaya pengobatan pasien Covid ditanggung penyelenggara atau pemilik tempat usaha.

Bagi aparatur sipil negara, selain teguran tertulis, akan disanksi berupa pemotongan uang tambahan penghasilan sebesar lima persen. Sementara untuk tenaga kontrak atau sebutan lainnya, diberikan sanksi teguran lisan dan tertulis serta kerja sosial.

Penulis : Dian Sastra
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini