Penegakan Disiplin Prokes di Sanggau Dimulai 1 Oktober 2020

Editor : Redaksi
Bupati saat diwawancara usai sosialisasi | Suarakalbar: Darmansyah
Sanggau (Suara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten Sanggau mengelar Sosialisi Perbup nomor 47 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease-2019 di Kabupaten Sanggau yang berlangsung di lantai satu kantor Bupati Sanggau, Jumat (4/9/2020).

Bupati Sanggau Paolus Hadi memimpin langsung sosialisasi tersebut dan diikuti Dandim 1204/Sgu Letkol. Inf. Affiansyah, Kabag Ops Polres Sanggau AKP. Novrial Alberti Kombo, Kasi Datun Kejari Sanggau Soni Budi Prasetya, beserta seluruh jajaran tim gugus tugas Covid-19 dan sejumlah tokoh masyarakat.

Bupati Sanggau Paolus Hadi yang juga Ketua tim gugus tugas pencegahan dan penanganan Covid-19 Kabupaten Sanggau mengatakan penegakan disiplin Peraturan Bupati (Perbup) nomor 47 tahun 2020 dipastikan akan dimulai 1 Oktober 2020. Pihaknya bersama jajaran Forkompimda beserta seluruh tim gugus tugas bersepakat akan melaksanakan sosialisasi secara masif.

"Sebenarnya sosialisasi sudah lama kita lakukan, termasuk ajakan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya,”kata Paolus usai kegiatan sosialisasi.

Tapi dalam satu bulan ini mulai besok kalau ada tim yang melaksanakan sosialiasi atau razia di jalan dan juga akan dikombinasikan penegakan disiplin dengan memberikan teguran lisan.

"Ada tiga sasaran sangsi, pertama, kalangan peeorangan. Kedua, ASN dan tenaga kontrak dan ketiga, kalangan lembaga atau penyelenggara,"ujar Paolus.

Mulai 1 Oktober 2020, sanksi penuh diberlakukan bagi para pelanggar baik ASN, tenaga kontrak, perorangan, lembaga-lembagan maupun penyelenggara.

“Kalau ada penyelenggara tak mau patuh terhadap protokol kesehatan, contohnya menyelenggarakan pesta. Tahu-tahu ada terkonfirmasi positif, maka biaya yang menanggung itu adalah yang melaksanakan pesta itu,”ujarnya

Untuk melaksanakan itu, akan dibentuk tim dengan Polri sebagai koordinatornya. Itu sudah secara nasional. Termasuk lokasi-lokasi kerja sosial, itu akan diatur nanti oleh tim. Dimana tempat swab dan karantina.

“Kita tak ada denda uang. Yang ada denda sanksi sosial. Kerja sosial kita atur dan Swab apabila dibutuhkan,” tegas Paolus,.

Mulai besok, lanjut PH, yang terjaring razia tak menggunakan masker akan dimintai KPT-nya dan akan dicatat indentitasnya.

“Dan petugas akan mengatakan Pak atau ibu, sudah sekali ini ya, besok masker dipakai ya,” ucapnya.

Untuk tempat-tempat usaha Bupati menjelaskan, sepanjang tempat usaha tersebut sudah memenuhi standar protokol kesehatan, jika ada terkomfirmasi maka itu di luar kendali si pengelola tempat usaha tersebut.

“Kalau dia sudah menerapkan protokol kesehatannya dengan baik, itu lain cerita. Tapi kalau sudah sampai membuat acara, karena mungkin sudah lama ndak pesta (lalu terdapat cluster baru) berarti harus bertanggungjawab,”ungkapnya.

Bagi penyelenggaran acara itupun wajib membiayai pengobatan yang terkonfirmasi Covid-19 sampai sembuh.

”Untuk nominal pasti biaya per pasien Covid-19 hingga sembuh saya kurang tahu. Katanya sih puluhan juta, kalau sampai dirawat,” pungkasnya.

Penulis: Darmansyah
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini