Pemerintah Berikan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro

Editor : Suhendra Yusri
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UM) Kabupaten Sanggau.
Sanggau (Suara Kalbar) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UM) Kabupaten Sanggau sudah mengajukan sekitar 500-an para pelaku usaha mikro di Kabupaten Sanggau untuk mendapatkan bantuan pemerintah pusat bagi masyarakat atau para pelaku usaha mikro melalui Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang terdampak Covid-19.

 “Sampai hari ini ada sekitar 500-an data yang sudah kami ajukan ke BRI. Tapi data ini terus bertambah karena ada pelaku usaha yang baru mendengar informasi ini dan mengajukan bantuan BPUM ke kami,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Syarif Ibnu Marwan Alqadrie, Kamis (3/9/2020).

Syarif Marwan mengatakan mereka yang mengajukan ini adalah pengusaha kecil yang terdampak Covid-19 dan kuotanya untuk tiga Kabupaten yaitu Sanggau, Landak dan Sekadau berdasarkan data dari BRI yang menyalurkan bantuan tersebut sejumlah 674 UM dan IM.

“Kuota khusus Sanggau belum ditentukan, cuma memang antusias pengusaha kita yang mengajukan bantuan cukup tinggi,” ujar Syarif Marwan.

Dijelaskan Syarif Marwan Salah satu persyaratan mendapatkan bantuan stimulus tersebut yakni pelaku usaha mikro belum mengakses kredit ke perbankan, mempunyai usaha mandiri atau usaha produktif, kemudian saldo penerima bantuan maksimal Rp 2 juta.

“Jadi setiap pelaku usaha mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta. Pencairan tahap pertama sudah dilaunching Pak Presiden kemarin sekitar 1 juta pengusaha yang menerima bantuan. Tahap kedua, bulan September untuk 9,1 juta dan selebihnya tahap ketiga sekitar Oktober atau November. Jadi, totalnya ada 12 juta penerima bantuan se-Indonesia,”katanya.

Syarif Marwan mengatakan tahapan pengajuan bantuan masih dibuka, mengimbau pelaku usaha untuk mendaftar di Kantor Dinas Perindagkop Sanggau. Batas akhir pengajuan tahap dua yakni pekan kedua bulan September.

“Kami persilakan mendaftar. Masalah disetujui atau tidak disetujui itu kewenangan dari Kementerian. Kalau bisa, daftar secepatnya karena tahap kedua akan dilakukan akhir September ini. Di sistem inipun kalau sudah terdata 12 juta se-Indonesia, maka sistem otomatis tertutup,” tutupnya.

Penulis    :   Darmansyah

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini