Paripurna Perubahan APBD, Mempawah Terima Dana Insentif Rp 14,065 Miliar

Editor : Dina Prihatini Wardoyo
Bupati Mempawah, Erlina, menyerahkan rancangan APBD Perubahan dan Nota Keuangan kepada Ketua DPRD Mempawah, Ria Mulyadi.
Mempawah (Suara Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Mempawah mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan sebesar Rp. 14.065.588.000 dari Pemerintah Pusat.

Penggunan dana tersebut akan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah, serta penanganan COVID-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial.

Informasi tersebut diungkapkan Bupati Mempawah, Erlina, saat menyampaikan rancangan APBD Perubahan tahun 2020 beserta nota keuangan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ria Mulyadi, Kamis (24/9/2020).

“Alokasi DID Tambahan ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020,” ungkap Erlina lagi.

Karena informasi PMK ini baru diterima Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka pada Rancangan Perubahan APBD 2020 yang disampaikan ke DPRD Mempawah belum memuat alokasi anggaran atas program dan kegiatan DID Tambahan.

“Karena program ini merupakan amanah pemerintah pusat, maka pada saat penetapan Peraturan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, program ini menjadi prioritas untuk ditampung dalam Perubahan APBD,” katanya.

Bupati mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, jumlah pendapatan daerah sebesar Rp. 1.053,33 Miliar dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.076,43 Miliar, sehingga defisit sebesar Rp. 23,09 Miliar.

“Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, SILPA Tahun 2019 sebesar Rp. 58,57 Miliar yang terdiri SILPA terikat Rp. 17,14 Miliar dan SILPA bebas Rp. 41,43 Miliar,” ujar dia.

Selanjutnya Bupati Erlina menyampaikan pokok-pokok Rancangan Perubahan APBD 2020. Yaitu, Anggaran pendapatan pada perubahan ini ditargetkan sebesar Rp. 961.279.366.873. Kemudian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 89.937.176.524.

“Dengan rincian, Pajak Daerah Rp. 35.885.000.000, Retribusi Daerah Rp. 11.750.900.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 4.700.000.000, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 37.601.276.524,” katanya.

Kemudian Dana Perimbangan, ditargetkan Rp. 690.974.171.000. Terdiri dari, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp. 16.116.624.000, Dana Alokasi Umum Rp. 542.270.990.000, Dana Alokasi Khusus Rp. 132.586.557.000, Lain-lain Pendapatan Daerah yan Sah Rp. 180.368.019.349 merupakan pendapatan dari hibah BOS, Bagi Hasil Pemerintah Provinsi, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Anggaran Belanja Perubahan 2020, direncanakan Rp. 1.014.846.835.824,95. Dengan rincian, Belanja Tidak Langsung Rp. 584.555.581.760,76, yang peruntukkannya antara lain Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga.

Belanja Langsung Rp. 430.291.254.064,19 yang peruntukannya antara lain untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Erlina menjelaskan, Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 202 yang disampaikan ini hanya bersifat garis-garis besar, dan belum lengkap dan kurang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

“Selaku pimpinan eksekutif, saya berharap agar proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2020 dapat berjalan lancar dan tetap berada pada koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kita bersama,” katanya.

Penulis : Dian Sastra
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini