KPU Sambas Gelar Sosialisasi PKPU Nomor 6 dan PKPU Tahun 2020

Editor : Suhendra Yusri
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas menggelar sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 dan PKPU 10 Tahun 2020 di Sambas, Kamis (17/9/2020).

Sambas (Suara Kalbar)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas menggelar sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 dan PKPU 10 Tahun 2020 di Sambas, Kamis (17/9/2020).

Hadir di dalam kegiatan itu diantaranya Polres Sambas, Dandim 1208/ Sambas, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sambas, Kesbanglinmas Sambas ini dipimpin oleh Komisioner KPU Sambas Irawati yang didampingi komisioner KPU Sambas Martono. 

Irawati mengatakan melalui sosialisasi yang digelar bertujuan untuk mencegah kluster baru penyebaran Covid-19.

"Dengan adanya kegiatan ini, kami harapkan dalam setiap kegiatan pelaksanaan kegiatan menghadapi Pilkada Sambas selalu menerapkan protokol Kesehatan. Jangan sampai ada kluster baru dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sambas," katanya.

Kemudian melalui sosialisasi, kata Irawati, pihaknya ingin mengajak dan menghimbau peserta pemilihan dan instansi terkait untuk menerapkan protokol Kesehatan.

"Kita melaksanakan setiap tahapan kegiatan oleh masing-masing instansi, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan karena harus melaksanakan prinsip keselamatan dan kesehatan. Mulai dari penyelenggara, pemilih, peserta pemilu, pendukung dan semua pihak yang ikut terlibat dalam setiap kegiatan,"katanya.

Sehingga diharapkan pada saat setiap kegiatan masyarakat  minimal menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

"Dan kalau untuk penyerahan dokumen, harus pakai sarung tangan sekali pakai juga menggunakan handsanitazir," ujarnya.

Dirinya mengungkapkan semua tahapan Pilkada harus mengacu pada peraturan yang ada. Peserta rapat terbatas dan rapat umum harus dibatasi sesuai PKPU. Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada harus mematuhi protokol kesehatan.

“Kami harap penerapan protokol kesehatan di semua tahapan Pilkada agar dipatuhi, untuk meminimalisir penularan Virus Covid-19, sehingga Pilkada bisa berjalan dengan sukses," katanya.

Salah satu poin dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19, yaitu menyangkut Alat Peraga Kampanye (APK) dan pembatasan jumlah peserta dalam pertemuan terbatas atau rapat umum.

Sementara Komisioner KPU Martono menyampaikan beberapa poin penting dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020, salah satunya pembatasan jumlah peserta dalam pertemuan terbatas, atau rapat umum dan dana kampanye.

"Maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah pendukung yang hadir mengikuti PKPU 10 Tahun 2020 yang sudah eksplisit menyebutkan jumlah. Ada maksimal 50 orang pada rapat terbatas dan 100 orang pada rapat umum,” terangnya.

Selain itu, di PKPU Nomor 10 Tahun 2020, pasangan calon diperbolehkan mencetak bahan kampanye sendiri berupa alat pelindung diri tertentu seperti masker, sarung tangan, cairan antiseptik berbasis alkohol. 

"Pemanfaatan bahan kampanye alat pelindung diri, akan membawa dampak positif, khususnya dalam menekan penyebaran dan penularan Virus Covid-19,” pungkasnya.

Penulis   : Sairi


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini