Kemenkes Cabut Aturan Rapid Test Penerbangan, Sutarmidji :Itu Pekerjaan Konyol!

Editor : Dina Prihatini Wardoyo
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji
Pontianak (Suara Kalbar) - Kementerian Kesehatan memgeluarkan aturan bahwa Rapid Test sebagai syarat penerbangan tak lagi diperlukan.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyoroti hal tersebut.

Sutarmidji geram, pasalnya ia menilai aturan yang dibuat oleh Kemenkes itu adalah suatu tindakan yang konyol dan dapat membahayakan masyarakat.

“Itu pekerjaan konyol pak Menteri!,” ucap Sutarmidji saat ditemui di Kantor Gubernur ,Rabu (9/9/2020).

Gubernur bereaksi dengan alasan tidak semua daerah dapat dibebankan dengan melakukan Swab PCR dikarenakan terbatasnya untuk melakukan akan hal itu. Bang Midji,sapaanya, sangat menyayangkan sistem penanganan Covid di Indonesia yang seperti ini.


“Rapid testnya dicabut lalu diwajibkan daerah yang melakukan itu, konyol lah. Iya kalau daerah ada PCR nya, kalau nggak memadai?. Itu pekerjaan yang tidak masuk akal seperti itu. Bagaimana mau menangangi covid di Indonesia kalau modelnya macam gitu. Sudah tahu daerah kemampuannya terbatas tapi diberi beban untuk mentreacing orang. Konyol kan,” ucapnya kesal.

Dia menjelaskan, alangkah lebih baiknya jika proses pencegahan penularan virus Covid-19 dilakukan dipintu keluar bukan pintu masuk. Jika baru dilakukan Swab dipintu masuk,maka akan perlu waktu untuk mengetahui hasilnya dan orang-orang tersebut dapat dengan bebas berkeliaran.

“Bagusnyakan pintu keluar bukan pintu masuk. Pintu masuk harus nunggu waktu lagi . Swab itu diambil mungkin dua hari lagi baru ada hasilnya karena ngantri dan orang-orang ini berkeliaran sana sini,” terangnya.

Dirinya juga menyayangkan keputusan Kemenkes mengenai pasien Covid-19 dapat dinyatakan sembuh jika sudah melakukan isolasi selama 10 hari.

“Tidak semua OTG itu bisa sembuh 10 hari semua,karena ada OTG yang sudah 12 hari kandungan virus didalam tubuh dia itu masih diatas 6 Juta Copies virus dan itu masih potensi untuk menjangkiti,” bebernya.

Ia menambahkan seharusnya pemerintah lebih memperketat. Gubernur Kalbar ini minta agar tidak meremehkan masalah Rapid Test .

“Sekarang dia tidak juga berani mengatakan teorinya hanya bisa 7 hari, 3 hari efektifnya atau Swab lebih ini. Kalau saya jangan dilepas gitu,kalau perlu penerbangan dengan Swab,itu harusnya,” ungkapnya.

Meskipun penerbangan tidak lagi menggunakan Rapid Test sebagai syarat agar bisa terbang, pihak Pemerintah Provinsi Kalbar akan tetap melakukan pengetatan dipintu masuk penerbangan yang menuju ke Kalbar.

“Penerbangan ini kan Rapid Test sudah dicabut tapi saya akan tetap lakukan pemeriksaan karena itungan sekarang ini dipintu masuk bukan pintu keluar. Harus kita Swab,kedapatan positif langsung kita isolasi,” tutupnya.

Penulis : Yapi Ramadhan
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini