Bappeda Bengkayang Gelar Rapat Konsultasi Publik Dokumen KLHS

Editor : Suhendra Yusri
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkayang menggelar acara Rapat Konsultasi Publik Dokumen Kajiag Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Aula Lantai V Kantor Bupati Bengkayang, Kamis (17/9/2020).

Bengkayang (Suara Kalbar) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkayang menggelar acara Rapat Konsultasi Publik Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Aula Lantai V Kantor Bupati Bengkayang, Kamis (17/9/2020).

Rapat Konsultasi Publik Dokumen KLHS untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bengkayang. 

Sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Nomor 69 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

“RDTR kawasan perkotaan bengkayang  bertujuan untuk menjamin bahwa kebijakan rencana dan program dalam RDTR Kawasan Perkotaan Bengkayang ini telah menerapkan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujar Kepala Bappeda Bengkayang, DR Yan, S.Sos. M.Si.

Menurut Yan, rekomendasi dalam KLHS ini  selanjutnya akan diintegrasikan  ke dalam kebijakan, rencana, program RDTR Kawasan Perkotaan Bengkayang.

 “Dimana terintegrasinya KLHS dalam RDTR Kawasan Perkotaan Bengkayang merupakan hal yang sangat penting agar segala dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Bengkayang dapat diminimalisir,” katanya.

Mantan Kadisdikbud Bengkayang ini menegaskan rekomendasi dalam KLHS pada tahapan selanjutnya adalah melaksananan proses penjaminan kualitas.

“Pengintegrasian hasil  KLHS dengan RDTR Kawasan Perkotaan Bengkayang; kemudian pengajuan dan pembahasan validasi KLHS RDTR kawasan perkotaan Bengkayang ke Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya.

Yan mengatakan adapun rangkain kegiatan tersebut merupakan amanat dari peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman pemberian persetujuan substansi dalam rangka penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten / kota.

“Seperti terdapat pada point pasal 6 dan penjelasan di lampiran IV point 15, mensyaratkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” katanya.

Dia menjelaskan, mengingat pandemi Covid -19, maka acara ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan covid 19, dan tadi rencananya acara akan dibuka oleh Plh. Bupati Bengkayang, akan tetapi karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, maka saya selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang mewakili PLH Bupati membuka acara ini. 

Acara ini dihadiri oleh beberapa OPD terkait, desa dan Kelurahan yang menjadi bagian destinasi, tokoh masyarakat, adat dan agama serta akademisi, dan pada penutupan cara diakhiri dengan penandatanganan berita acara.

Penulis   :  Kurnadi


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini