Bahas Program Baru, PLN Koordinasi dengan DPRD Landak

Editor : Dina Prihatini Wardoyo
Kunjungan yang langsung diterima oleh Ketua DPRD Landak Heri Saman, didampingi Ketua Komisi A, Sekretaris Komisi C dan Anggota
Landak (Suara Kalbar) - Berkaitan dengan tunggakan Listrik di Kabupaten Landak terutama bagi masyarakat yang menunggak.
menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan Ketua DPRD Landak saat menerima kunjungan dari PT. Manjer PLN (Persero) Rayon Ngabang, Markus Adi gun terkait peralihan sistem pembayaran dari pasca ke prabayar listrik khususnya di wilayah Kabupaten Landak, Selasa (8/9/2020).

Saat menerima kunjungan tersebut Ketua DPRD Landak Heri Saman menyampaikan bahwa terkait penyelesaian tunggakan  pelanggan PLN ini memang sangat perlu di bahas secara khusus.

"Pembayarannya sudah kita bahas awal tahun 2020 ini dengan kesepakatan diberikan keringanan berupa pembayaran yang dicicil atau angsur, selain itu kita juga meminta untuk tidak dilakukan pemutusan oleh PLN. Usulan ini juga sudah disampaikan oleh pihak PLN Ngabang ke PLN pusat dengan hasil akhir sudah di setuju," jelas Heri Saman.

Kunjungan yang langsung diterima oleh Ketua DPRD Landak Heri Saman, didampingi Ketua Komisi A, Sekretaris Komisi C dan Anggota.

Heri Saman juga menyampaikan dengan adanya keringanan cicilan pembayaran seperti ini masyarakat sadar dan taat dalam melakukan kewajiban kepada PLN.

Lebih lanjut Lipinus juga turut menyampaikan dirinya menyambut baik adanya program baru dari pihak PLN dengan cara di angsur serta tidak memutuskan aliran melainkan mengarahkan masyarakat beralih pada sistem listrik prabayar.

"Kita berharap PLN Ngabang supaya dapat menyampaikan kepada PLN pusat untuk menambah atau mengupayakan listrik di Kabupaten Landak, supaya seluruh area kita ini dapat teraliri," ujar Lipinus.

Sementara itu Markus Adi, Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN  Ngabang mengatakan pada kegiatan ini pihaknya meminta dukungan kepada DPRD Landak mengingat tunggakan listrik di Kabupaten Landak saat ini masih cukup banyak.

"Untuk PLN sendiri untuk se-Indonesia hanya 2(dua) yang disetujui hanya Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah, jadi untuk program ini kami minta dukungan dari Bupati Landak dan Ketua DPRD Landak dalam membantu program ini dan mensosialisasikan kepada masyarakat supaya program ini lancar dan mengurangi tunggakan khususnya untuk di Kabupaten Landak," ujar Markus Adi.

Markus Adi juga memaparkan bahwa kedepannya, sistem pembayaran listrik yang semula menggunakan pasca bayar akan menjadi prabayar guna mengurangi tunggakan yang selama ini menjadi kendala terutama untuk operasional.

“Listrik prabayar ini dianggap lebih murah dan lebih irit. Dengan penggunaan pulsa listrik maka konsumen dapat mengontrol sendiri penggunaan listrik yang digunakan. Listrik pintar ini juga mengajarkan kita untuk lebih hemat listrik. Kemudian tidak perlu membayar denda jika telat bayar tagihan serta lainnya,” ungkap Markus.

Markus juga menambahkan untuk pogram migrasi prabayar maka pelanggan mencicil dengan Uang Muka (DP) sebesar minimal 10 % dari jumlah tunggakan, makin besar DP akan memperkecil Angsuran, masa angsuran maksimal 12 bulan.

Penulis: MC DPRD Landak
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini