Aloysius: Bansos 2020 Meningkat untuk Jaminan Sosial Kemasyarakatan

Editor : Suhendra Yusri
Wakil Bupati Sekadau, Aloysius menerima berkas pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020. Rapat digelar di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sekadau, Senin (21/9/2020).

Sekadau (Suara Kalbar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau menggelar sidang paripurna kelima masa persidangan ketiga dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020. Rapat digelar di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sekadau Senin, (21/9/2020).

Wakil Bupati Sekadau Aloysius menjelaskan turunnya pendapatan daerah merupakan penyesuaian penerimaan daerah sebagai dampak atas berbagai kebijakan, terutama soal Covid-19.

"Pengelolaan keuangan Negara dalam masa pandemi covid-19 terutama pada sektor dana dari transfer pusat sebesar Rp. 3,8 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) turun sebesar Rp 110 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) turun sebesar Rp 42 miliar," kata Aloysius.

Terkait dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aloysius menjelaskan bahwa PAD meningkat disebabkan oleh penyesuaian terhadap potensi-potensi PAD dengan memperhatikan hasil evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran sebelumnya.

Lebih lanjut Aloysius menjelaskan belanja daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp 89,35 miliar disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah sebagaimana penyesuaian target pendapatan daerah.

"Alokasi belanja daerah tersebut terhadap kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan serta iuran BPJS kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai negeri sipil (PNS) selama 14 bulan. Dan juga terutama belanja dimasa pandemi Covid-19, serta program dan kegiatan yang mendukung  pencapaian pembangunan daerah ," jelasnya.

Terkait dengan alokasi belanja tidak langsung yang meningkat sebesar Rp 5,2 milyar, Aloysius menjelaskan itu merupakan untuk cadangan kas pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi Covid-19.


Selain itu, Bantuan Sosial (Bansos) yang meningkat sebesar Rp 10,3 miliar dialokasikan untuk jaminan sosial kemasyarakatan. Penggunaan silva tahun 2019 sebesar Rp 27,57 miliar merupakan sisak DAK non fisik.

"Dana sebesar Rp 2,6 milyar untuk jaminan sosial kemasyarakatan. Pendanaan bantuan untuk masyarakat sebesar Rp 3,9 miliar, serta bansos untuk masyarakat yang terdampak dari Covid-19 dengan sumber dana insentif daerah periode kedua," sebut Wakil Bupati.

Sedangkan dana FKTP, dana BULD, dana BOS, dan dana efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 yang dianggarkan pada setiap SKPD terkait. Alokasi dana Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) merupakan dana hibah dari pemerintah pusat. Dianggarkan pada setiap SKPD, BPBD, serta Dana Desa (DD) yang masih ada di kas umum daerah yang harus dikembalikan kepada kas negara yang dianggarkan kembali pada belanja tak terduga.

Terkait saran, usulan, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD, Aloysius mengucapkan terimakasih, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Zainal didampingi oleh ketua DPRD Kabupaten Sekadau Radius Efendy, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Handi dan dihadiri oleh 21 orang anggota DPRD. Untuk eksekutif dihadiri oleh Wakil Bupati Sekadau Aloysius, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Nurhadi, sejumlah OPD yang ada dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau.


Penulis : Tambong Sudiyono


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini