Uray Maryadi Kesalkan Terjadinya Pengukuhan Kepengurusan Baru

Editor : Suhendra Yusri
Ketua DPD PFKPM Kota Singkawang hasil Musda DPD PFKPM Kota Singkawang Periode 2018-2023, Uray Maryadi bersama pengurus lainnya membacakan pernyataan sikap di Sekretariat DPD PFKPM Kota Singkawang, Jalan Merpati Nomor 02 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Jumat (21/8/2020).
Singkawang (Suara Kalbar)-  Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM) Kota Singkawang hasil Musda DPD PFKPM Kota Singkawang 2018-2023, H Uray Maryadi dan pengurus lainnya menyesalkan terjadinya pengukuhan kepengurusan yang baru.

“Kami sangat menyayangkan telah terjadinya pengukuhan kepengurusan yang baru yang dilakukan oleh Sekjend Hendi Sutarsa dan Waketum III, M Chandra Djamaluddin sebagai perwakilan DPP PFKPM Kalimantan Barat, yang dimana masa bakti  2018-2023 belum berakhir,” ujar H Uray Maryadi di Sekretariat DPD FKPM Kota Singkawang di Jalan Merpati Nomor 2 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat, Jumat (21/8/2020).

Pihaknya juga menjelaskan bahwa pihak DPD PFKPM Kota Singkawang hasil Musda 2018-2023  sudah melayangkan somasi sebanyak dua kali. “Namun belum ada tanggapan dari pihak DPP PFKPM Kalimantan Barat, somasi tersebut terkait pembekuan yang dilakukan oleh pihak DPP yang tidak mekanisme ataupun di luar aturan organisasi,” katanya.

Uray Maryadi menegaskan bagaimana teman-teman DPP PFKPM Kalbar mau berbicara aturan, sementara mereka sendiri menjalankan organisasi tidak  mengacu kepada aturan atau AD ART yang ada, yang dimana di dalam AD ART PFKPM Kalbar tidak ada aturan yang membahas tentang pembekuan kepada kepengurusan yang sudah definitif.

“Kepengurusan kami sangat jelas dan melalui proses musda yang dilakukan pada 20 Juni 2018 di Rumah Melayu Balai Serumpun Kota Singkawang, yang dimana proses Musda tersebut dipimpin Merza Berliandi sebagai Waketum I, sebagai perwakilan Ketua Umum (Almarhum H Firman Muntaco-red) yang pada saat itu sedang berhalangan hadir,” jelasnya.

Saat Musda saat itu, kata Uray Maryadi, mengatakan diputuskanlah H Uray Maryadi sebagai Ketua DPD PFKPM Kota Singkawang masa bakti 2018-2023 dan surat keputusan masa bakti 2018-2023 ditandatangani oleh H Firman Muntaco selaku Ketua Umum DPP PFKPM Kalimantan Barat.

“Kami juga mengesalkan kepada Sekjend dan Waketum III sampai hari ini, belum ada berkonfirmasi terkait hal pembekuan tersebut hingga terjadinya pengukuhan tersebut. Padahal kami sudah beberapa kali berkoordinasi dan bertemu ketua umum Almarhum H Firman Muntaco perihal pembekuan sepihak dan diluar aturan organisasi tersebut,”katanya.

Anehnya, kata Uray Maryadi, menurut Almarhum H Firman Muntaco selaku Ketua Umum tidak mengetahui perihal pembekuan tersebut dan tidak merasa menandatangani surat pembekuan tersebut.
Uray Maryadi yang biasa disapa Haji Gomai mengatakan H Firman Muntaco sebagai seorang organisatoris yang sangat piawai, mustahil rasanya untuk menandatangani sebuah surat yang beliau sendiri tidak mengetahui isi dan maksud dari surat tersebut.

“Kami segenap Dewan Pengurus Daerah PFKPM Kota Singkawang masa bakti 2018-2023 tidak menyetujui dengan adanya pengukuhan kepengurusan yang baru ini,” jelasnya.

Dia menjelaskan  tidak menyetujui tentang adanya pengukuhan kepengurusan DPD PFKPM yang baru itu dikarenakan tidak sesuai dengan aturan organisasi yang ada.

Haji Gomai mengatakan Sekjend DPP PFKPM Hendi Sutarsa memberikan pernyataan disalah satu media massa pada Kamis (20/8/2020) bahwa DPP sudah mengeluarkan SK yang menjadi forum resmi.

“Nah, sekarang kami mempertanyakan yang dimaksud forum resmi itu forum resmi yang mana, dan forum resmi tentang apa, jangan berbicara aturan sementara dia sendiri tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada, ini organisasi milik bersama bukan milik pribadi,” tegasnya.

Menurut Haji Gomai, tentunya dalam menjalankan roda organisasi harus berdasarkan aturan yang ada. “Jangan main seruduk sana sini, jika kami ada melakukan kesalahan tolong kami dipanggil dan diberi tahu apa kesalahan kami, laksanakan tugas diorganisasi dengan mengacu kepada aturan yang ada yaitu AD/ART,” jelasnya.

“Jika tidak mengacu kepada aturan yang ada, terus kita mau mengacu kepada apa lagi, semua harus ada aturan, apalagi ini organisasi kemasyarakatan yang membawa identitas Bangsa Melayu, tentunya tata cara, etika, adat dan adab budaya Melayu dikedepankan, musyawarah untuk mufakat digunakan, bukan mengikuti kemauan sendiri,” katanya.

Pihaknya sudah berkoordinasi kepada Pemkot Singkawang dan melakukan hearing kepada Wali Kota Singkawang, sebab Pemkot Singkawang juga harus mengetahui tentang kondisi yang ada pada PFKPM, khususnya DPD PFKPM Kota Singkawang.

Uray Maryadi mengatakan sejak mangkatnya Ketua Umum DPP PFKPM  H Firman Muntaco maka secara hirarki struktural untuk menggantikan peranan Almarhum Firman Muntaco itu terletak pada Waketum I yaitu Merza Berliandi.

“Kami berharap keadaan ini segera kembali kondusif karena disini juga tidak ingin terjadinya perpecahan khususnya sesama Bangsa Melayu, sebab kondisi ini jika tidak diselesaikan dengan cara yang seksama dan tempo sesingkat-singkatnya akan berpotensi memecah belah Bangsa Melayu itu sendiri khususnya yang ada di Kota Singkawang,” tegasnya.

Penulis : Tim Liputan

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini