Sutarmidji Targetkan Tahun Ini Jalan Lintas Provinsi Capai 60 Persen

Editor : Dina Prihatini Wardoyo
Foto bersama Gubernur Kalimantan Barat dengan pihak CSR usai rapat kolaborasi penanganan pemeliharaan jalan Provinsi
Pontianak (Suara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat , Sutarmidji targetkan tahun ini pembangunan jalan lintas Provinsi mencapainya 60 persen.

Sebelumnya, Sutarmidji mengatakan  kondisi jalan Provinsi di Kalimantan Barat saat ia menjabat sebagai Gubernur hanya mencapai 49 persen. Ditahun pertama ia menjabat , dirinya berhasil meningkatkan menjadi 56 persen.

"Kondisi jalan Provinsi di Kalbar yang mantap waktu saya masuk sebagai Gubernur hanya 49 persen. Nah lalu tahun pertama kita bisa tingkatkan menjadi 56 persen artinya kita bisa tangani 7 persen yang kondisi mantap," bebernya kepada awak media saat ditemui di kantor Gubernur, Kamis (27/8/2020).

Ketika ditahun ke dua ia menjabat sebagai Gubernur, penanganan jalan provinsi menjadi terhambat dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang menyerang Kalimantan Barat. Sutarmidji targetkan tahun ini capai 60 persen penanganan jalan provinsi.

"Ditahun kedua terjadi Covid yang sekarang dari target menjadi minus nye. Tahun ini saya berharap bisa sampai 60 persenlah sampai akhir tahun ini," ungkapnya.

Dia menuturkan,untuk kondisi jalan yang masih tanah masih ada 31 persen di jalan lintas Provinsi tersebut. Dengan adanya aktivitas perkebunan yang terjadi dijalan tersebut,dinilainya dapat membahayakan.

"Kondisi yang masih tanah itu 31 persen, ini sebetulnya yang menyusahkan masyarakat. Nah tanah kemudian dijejali oleh perkebunan yang banyak disitu dengan aktivitas yang tinggi itu kan bahaya juga. Sehingga kita mengajak sambil pemerintah punya dana untuk membuat kondisi nya mantap gimana dibuatlah jalan yang tanah ini tapi layak untuk dilalui, artinya tidak ada hambatan," paparnya.

Dia mengajak para perusahaan-perusahaan yang berada disekitar jalan lintas Provinsi untuk dapat bekerjasama menjaga jalan tersebut. Perusahaan tersebut sudah menyetujui dan jika tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi.

"Kita ingin libatkan perusahaan-perusahaan. Misalnya satu ruas jalan 60 Kilometer kondisi masih tanah,disitu ada 15 perusahaan perkebunan yang lewat tinggal dibagi saja masing-masing merawat 4 Kilometer. Memelihara aja sambil kita punya duit pemerintah meningkatkannya jadi jalan mantap." jelasnya.

Ia menambahkan pada prinsipnya perusahaan-perusahaan itu mau tapi diatur, dan iapun mengaku jika komit tapi tidak menjalankan akan disanksi.
Sanksi nya itu kita akan periksa CSRnya kemana dan CSR itu kewajiban ndak dilaksanakan dana itu digunakan untuk pembiayaan produksi itu kan penyimpangan," pungkasnya.

Penulis : Yapi Ramadhan
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini