Siap-siap, Akan Ada Denda Bagi Warga Yang Abaikan Protokol Kesehatan

Editor : Dina Prihatini Wardoyo
Kadinkes Kalbar Harisson
Pontianak (Suara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat akan merilis Peraturan Gubernur (Pergub) yang isinya apabila masyarakat tidak patuh pada protokol kesehatan maka akan ada sanksi dan denda untuk itu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson mengatakan Pergub ini masih dalam proses dan ini merupakan atas intruksi Presiden Republik Indonesia.

Dijelaskannya mengenai Peraturan Gubernur mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Bahwa peraturan ini masih digodok dan dalam waktu dekat ini sudah ditandatangani oleh bapak Gubernur Kalimantan Barat.

"Peraturan Gubernur ini merupakan turunan dari instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan," ujar Harisson kepada wartawan, Jum'at (21/8/2020).

Ia menjelaskan isi dari Pergub ini mengatur tentang penerapan disiplin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan juga sanksi serta denda yang akan dikenakan apabila tidak mematuhinya.

Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian cofid 19 yang masih digodok salah satunya berisi bagi perorangan mendapatkan teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial 15 menit dan denda administrasi sebesar Rp. 100.000,-

Bagi pelaku usaha pengelola penyelenggara dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum didenda teguh lisan dan tegur tertulis, denda administrasi sebesar 1.000.000,, penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha.

Bagi ASN mendapat teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai sebesar 5% pada bulan perkenaan. Apabila melakukan pelanggaran di ruang lingkup kerja ataupun kantor.
Dan apabila ASN melakukan pelanggaran maka diterapkan pelanggaran perorangan.

Bagi tenaga kontrak mendapat sanksi teguran tertulis, teguran lisan dan kerja sosial.

Diakuinya dalam peraturan itu akan diatur mengenai sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan, kemudian kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

"Jadi nanti benar akan ada sanksi bagi masyarakat yang atau siapapun yang melanggar protokol kesehatan ini baik denda berupa uang maupun kerja sosial. Ini akan diatur dalam peraturan gubernur tersebut," bebernya.

Harisson juga menyampaikan, Pergub ini akan ditandatangani oleh bapak Gubernur Kalimantan Barat pada hari Senin mendatang. Pihaknya akan langsung mensosialisasikan dan juga akan langsung melaksanakan razia.

"Mudah-mudahan Peraturan Gubernur ini ditandatangani oleh bapak Gubernur Senin nanti, dengan itu nanti kita akan langsung melaksanakan razia razia dan akan dilakukan sanksi-sanksi langsung jadi berupa denda atau kerja sosial langsung kepada masyarakat pada saat kita melakukan razia," ungkapnya.

Penulis : Yapi Ramadhan
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini