Razia Penyalahgunaan Gas Elpiji Bersubsidi, Ria Mulyadi: Bile Perlu Libatkan TNI/Polri

Editor : Redaksi II
Ketua DPRD Mempawah, Ria Mulyadi.
Mempawah (Suara Kalbar)-Ketua DPRD Mempawah, Ria Mulyadi, mensinyalir, kelangkaan gas elpiji 3Kg bersubsidi terjadi karena ada pihak-pihak yang bermain “nakal” untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.

Usai menghadiri panen jagung "Polisi Sahabat Petani" di Desa Sejegi, Ria Mulyadi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Perindagnaker perlu membentuk tim terpadu untuk memperketat pengawasan distribusi gas elpiji 3Kg bersubsidi.

“Tim terpadu ini jangan setengah-setengah dalam melaksanakan tugasnye. Perketat pengawasan distribusi gas. Sering-sering razia ke lapangan. Bile perlu, libatkan TNI/Polri, biar yang nakal tuh tau rase,” ungkap Ria Mulyadi.

Ia lantas mengungkapkan beberapa catatan penyalahgunaan gas elpiji melon ini. Yakni, harga jual yang jauh lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia mendapat informasi, dari PT. Pertamina harga jual per tabung hanya Rp 13 ribu, sementara HET ditetapkan Rp 16.500.

“Namun yang terjadi di lapangan, harganye luar biase, Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu. Udah itu, payah pulak agik masyarakat nak dapat gas. Kan luar biase. Jadi wajar lah semue masyarakat jadi resah,” jelas Ria Mulyadi.

Catatan kedua, tambahnya, ada permainan nakal di kalangan pihak distribusi. Ada oknum pangkalan dan agen/pengecer yang kongkalikong dengan pihak lain untuk menjual tabung-tabung gas bersubsidi itu ke kabupaten lain. Keuntungan memang lumayan, tapi justru merugikan masyarakat Kabupaten Mempawah.

“Saye tak bilang semua pangkalan, agen atau pengecer ye. Ingat, masih banyak juga yang jujur. Tapi saye dapat laporan, memang ade oknum yang bermain, sehingga gas itu lari ke daerah laen. Ini harus diawasi ketat, bile perlu tangkap pelakunye,” tegas Ria Mulyadi lagi.

Catatan ketiga, Ria Mulyadi juga mendapat laporan, bahwa gas elpiji bersubsidi justru banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak diperbolehkan membelinya. Misalnya, digunakan untuk industri, restoran dan rumah makan.

“Payung hukumnye sudah jelas. Mereka yang menyalahgunakan bise dikenakan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Yang ketahuan nakal, cabut ijinnye dan proses hukum tanpa pandang bulu,” katanya.



Penulis : Dian Sastra
Editor   : Diko Eno
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini