Pertamina dan Disperindagkop Singkawang Akan Data Kembali Pengguna Gas Elpiji Tiga Kilogram

Editor : Suhendra Yusri
Para agen dan pangkalan gas elpiji melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan Pertamina dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Singkawang di Kantor Wali Kota Singkawang, Senin (3/8/2020).
Singkawang (Suara Kalbar)-  Pertamina Wilayah Kalbar dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Singkawang akan melakukan pendataan kembali terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan gas elpiji tiga kilogram di Kota Singkawang.

“Hari ini sesuai kesepakatan kami adakan kerjasama dengan Disperindagkop  untuk doa dan penerapan sistem atau antrean pada saat Covid-19 seperti ini pengumpulan massa yang dapat menimbulkan resiko baru Covid-19,” ujar Avip Noor Yulian, Sales Branch Manager II Kalbar usai sosialisasi kepada agen dan pangkalan gas elpiji tiga kilogram di Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Senin (3/8/2020).

Dia menjelaskan kerumuman warga berpotensimenganggu ketertiban umum mengurangi antrean.
“Kami juga ingin menerapkan pendataan yang melibatkan rekan RT dan Lurah,” katanya.

Menurutnya, pelaku usaha mikro sendiri yang berhak mendapatkannnya akan didata pihak Disperindagkop dan UMKM Kota Singkawang.

“Kalau untuk antrean kita serahkan ke pangkalan untuk nomor antrean, terkait masalah pendataan kami akan bekerjasama dengan Dispesrindagkop, usaha bukan mikro bisa beralih, nggak lagi menggunakan gas tiga kilogram,” jelasnya.

Avip Noor Yulian mengatakan saat ini pihak  Pertamina sudah menerapkan program One Village One Outlet (satu desa satu pangkalan) sebanyak 26 kelurahan, dan setiap kelurahan ada pangkalan.
Adanya pangkalan ditiap kelurahan, jelas Avip, bertujuan agar dapat melayani warga sekitarnya.

Dia mengatakan di lapangan masih terdapat oknum seharusnya tidak berhak menggunakan dan jumlahnya relatif besar. “Kami akan melakukan penertiban dan pihak-pihak yang sudah memakai,” katanya.

“Kartu antrean dari Lurah dan diharapkan bisa tahu, maksud dari Pemda dan sudah ada Satgas Pangan dan kita akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan Disperindagkop,” jelasnya.

Menurutnya, pendataan yang dikoordinasikan dengan Pemda supaya sesuai jumlah penduduk. 
“Bagaimanapun terdapar ketentuan Pertamina dan agen, ketika agen melakukan pelanggaran, kami akan menginvestigasi pelanggaran itu dan apa sanksinya,” katanya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, Muslimin mengatakan sistem antrean akan diterapkan.

“Alhamdulilah pihak Pertamina berlaku cukup efektif mengatasi penyalahgunaan pendistribusian, dengan kerjasama Pertamina dan arahan Dinas Perdagangan Propinsi,  dan mudah-mudahan pola ini berlaku se-Kalbar tidak ada lagi indikasi gas kita dibawa ke luar Singkawang,” jelasnya.

Dia menjelaskan, masih perlu waktu pendataan pengaturan kartu antrean masing-masing pangkalan akan mendapatkan data base.

“Jadi sehari-hari membeli gas siapa-siapa saja,  yang akan kita akan petakan atau kita koordinasikan dengan Kecamatan Singkawang Tengah dan  Singkawang Barat  sehingga tidak ada pangkalan yang bertumpuk di pusat kota, jangan sampai seratus meter sudah ada pangkalan lainnya, dan kita akan atur per RT dan kelurahan,” katanya.

Jika ada pangkalan yang berdekatan, jelas Muslimin, maka akan dilakukan take over kepada pangkalan kecamatan-kecamatan. “Kita akan melibatkan Satpol PP untuk melakukan monitoring sekaligus sosialisasi,” jelasnya.

Muslimin menegaskan keberadaan pangkalan ini harus memprioritaskan masyarakat sekitar untuk mendapatkan gas, dan meminta agar pangkalan tidak  lagi mendistribusikan kepada pengecer.

“Mereka punya kewajiban mendistribusikan kepada yang berhak, dan untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji tiga kilogram berdasarkan SK Gubernur sebesar Rp 16.500 pada tahun 2014 yang sudah enam tahun, memang harus mempertimbangkan faktor inflasi, bahan bakar minta dan upah pekerja,” katanya.

Sehingga kedepan, jelas Muslimin, tidak ada lagi alasan pangkalan untuk mengeluarkan biaya operasional.

Tidak hanya itu saja, tegas Muslimin, setiap  agen dan pangkalan wajib ada plang nama yang juga menampilkan HET (Harga Eceran Tertinggi). “Aturan sudah tegas, bahkan pangkalan wajib menyiapkan uang receh untuk pengembalian,” katanya.

Muslimin menegaskan pihaknya menegaskan tindakan tegas akan dilakukan kepada agen dan pangkalan, bahkan izin usaha akan ditindak apabila tidak mematuhi aturan yang ada.

“Kami akan menyurati pihak untuk meminta data berapa jumlah pangkalan dan titik alamat yang jelas,” ujarnya.

Sementara ini, jumlah agen gas elpiji di Kota Singkawang sebanyak 7 agen dan 89 pangkalan yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.

Penulis   : Tim Liputan
Editor     : Hendra


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini