Gubernur Kalbar Bersama Kajati dan Polda Tandatangani Nota Kesepakatan Pengawasan Dana Covid-19

Editor : Dina Prihatini Wardoyo


Pontianak (Suara Kalbar) - Gubernur Kalbar H. Sutarmidji mengharapkan tidak terjadi masalah dalam belanja untuk penanganan Covid-19 ini. Penyampaian tersebut disampaikan saat pendatanganan Nota Kesepakatan  dalam sinergitas Pendampingan dan Pengawasan Akuntabilitas Dana Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 antara Pemerintah Provinsi Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar dan Polda Kalbar, di ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, belum lama ini.

 

"Kerjasama ini untuk Koordinasi, kalau sampai yang menyimpang dari kerugian negara, saya serahkan kepada penegak hukum. APIP harus proaktif, kita akan kawal kerjasama ini," pinta H Sutarmidji.

Gubernur Kalbar juga meminta jangan ada penyimpangan sekecil apapun dalam belanja maupun penggunaan anggaran untuk Covid-19 ini.

 

"Anggarannya yang kita keluarkan paling besar adalah saat penyaluran beras kemarin 920 ton dengan anggaran Rp140 miliar. Kalau yang lainnya, bantuan sekitar Rp 170 Miliar untuk Beasisea Mahasiswa di luar Kalbar dan anggarannya masih sekitar Rp400 Miliar, Masih cukup," katanya.

 

Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Kalbar Dikdik Sadikin mengatakan inti dari pertemuan ini adalah untuk penanganan Covid-19.

 

"Kita Ingin membantu Pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19 ini," ungkap Dikdik Sadikin.

 

Namun, kita melihat banyak hal, tapi harus menjaga-jaga hal-hal yang bersifat koruptif atau hal-hal yang bersifat ada Tindak Pidana Korupai (TPK) tersebut.

 

"Kita upayakan semaksimal mungkin dan berkoordinasi dengan APIP daerah seperti Inspektorar untuk melihat dulu secara administratif. Kalau itu ada unsur TPKnya baru kita serahkan kepada pihak penyidik dalam hal itu kejaksaan atau polda," tuturnya.

 

Penulis : Tim Liputan/r

Editor   : Dina Wardoyo

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini