DPRD Landak Sahkan Perda Pencegahan Narkotika

Editor : Eno
DPRD Landak Sahkan Perda Pencegahan Narkotika | Istimewa.
Landak (Suara Kalbar)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menggelar rapat paripurna ke-22 masa sidang 1 tahun 2020 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi (Bapemperda) terhadap Raperda tentang Pencehagan dan Pemberantasan Penyalahgunaan terhadap Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika, Rabu (26/8/2020).

Rapat yang ditelar di aula kantor DPRD Landak ini dipimpin langsung ketua DPRD Landak Heri saman, serta dihadiri Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi, para Kepala OPD dan anggota DPRD Landak.

Ketua DPRD Landak Heri saman mengatakan, seluruh fraksi menyetujui atas Raperda tentang Pencehagan dan Pemberantasan Penyalahgunaan terhadap Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Landak.

“Secara umum kita menyambut baik atas Raperda terkait Narkotika dan Perkusor Narkotika ini, dengan harapan tidak ada lagi penyalahgunaan Narkotika diwilayah Kabupaten Landak,” kata Heri Saman.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Landak Cahyatanus saat membacakan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD dimana keputusan ini disahkan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan tim eksekutif.

"Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan tim eksekutif maka fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak setuju Rancangan Peraturan Daerah ini disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Landak,” ucap Cahyatanus.

Sementara itu, saat Wakil Ketua DPRD Landak Oktapius menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang telah bersama-sama legislatif dalam membahas Rapeda pencegahan narkotika tersebut.

Ia menambahkan dalam pelaksanaan penerapannya nanti pihaknya tetap akan menggandeng lembaga adat maupun agama untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak teibat dalam penyalagunaan narkotika.

"Dalam masalah ini sangat pantas dicegah karena narkoba ini sudah masuk ke pelosok-pelosok sehingga memang perlu kita antisipasi dengan membuat Perda ini tetapi pelaksanaannya akan lebih efektif dengan melibatkan lembaga adat dan agama," tutup Oktapius .

Penulis: Rilis
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini