Wali Kota Singkawang Klarifikasi Rekaman “Bagi-Bagi Proyek” Bersama Dewan Diposting Secara Tak Utuh

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie

Singkawang (Suara Kalbar)-  Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengklarifikasi terkait beredarnya rekaman yang diduga Wali Kota Singkawang dan sejumlah Anggota DPRD Kota Singkawang 2014-2019 tentang bagi-bagi proyek yang diposting oknum tak bertanggung jawab di media sosial, lantaran rekaman itu diposting dalam bentuk pembahasan yang tidak utuh.

“Pertama satu hal yang kita sayangkan tidak ada etikanya seseorang merekam tanpa izin, pembahasan anggaran adalah hal yang wajar diketahui masyarakat dipakai untuk apa, seharusnya merekam dari awal, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, Musrenbang Kecamatan hingga tingkat kota,” ujar Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie saat press release, Minggu (5/7/2020).

Dia menjelaskan bahwa dewan melakukan reses untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat untuk membangun setiap daerahnya masing-masing dan  di dewan yang tentu harus ada pokok pikiran.

Orang nomor satu di Kota Singkawang ini membenarkan sejumlah anggota dewan memang izin menghadap dirinya sebagai Wali Kota Singkawang, dan harus dipahami bahwa pertemuan itu dalam rangka pembahasan anggaran TAPD bersama badan anggaran DPRD Kota Singkawang.

“Anggaran itu dibahas di dalam anggaran DAK dan DAU sebesar Rp 900 miliar setelah dievaluasi tinggal Rp 700 miliar,” katanya.

Pembahasan itu diantaranya dengan melakukan ploting anggaran untuk Dinas Pendidikan sebesar 20

persen termasuk program prioritas bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan rumah sakit.

Baru kemudian dinas lainnya yaitu 14 dinas dan 5 badan, dan sekarang prioritas lainnya misalnya jalan rusak tentu di tangani Dinas PUPR sebesar Rp 300 miliar.

“Tinggal 3 tahun saya harus berbagi apa yang menjadi visi dan misi tercapai, ini menjadi pemikiran dalam pembahasan itu,” katanya.

Terkait rekaman suara bagi-bagi proyek tersebut, kata Tjhai Chui Mie, jika direkam dari awal tentu akan sangat baik bagi masyarakat luas, lantaran ada transparansi kepada masyarakat dan masyarakat bisa mengerti bahwa apa yang disampaikan dewan tersebut untuk memperjuangkan konstutien untuk pembangunan di wilayahnya masing-masing.

 “Tentu mereka ingin memperjuangkan di wilayahnya semua disampaikan masyarakat, meminta kepada wali kota agar bisa mengakomodir bukan langsung-langsung diterapkan di APBD,” katanya.

Tjhai Chui Mie mencontohkan di suatu wilayah pemilihan ada delapan orang dewan mungkin ada yang diusulkan sama misalnya jalan, maka nanti akan dicoret salah satunya.

”Perlu disampaikan ke masyarakat bahwa perekam ini punya niat yang tidak baik. Saya akan jelaskan dari awal dulu, sehingga masyarakat benar-benar mengetahui dan merekam separoh-paroh ini tentu membuat masyarakat gelisah, wah  ibu kok bagi proyek dan hal itu sangat fatal oleh perekam, karena tidak merekam secara menyeluruh, dan anggaran kita kemana saja,” jelasnya.

Menurutnya rekaman ini tidak utuh dan harus diberi pemahaman jika punya niat baik. “Bagaimanapun ini ingin menjatuhkan,  dan saya juga ditelepon teman tentang masalah ini,” katanya.

Tjhai Chui Mie mempertanyakan maksud dari perekam yang memberitahu kepada masyarakat, namun tidak menyeluruh dan tanpa izin yang merekam.

Penulis : Tim Liputan

Editor : Hendra