UMKM di Era New Normal

Editor : Redaksi
.
Oleh: Diva Arum Mustika*
PANDEMI Covid-19 sudah berjalan sekitar empat bulan di Indonesia semenjak diumumkannya kasus positif pertama pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Meski sudah lebih dari empat bulan pandemi ini muncul, namun belum ada titik terang penanganan untuk mengurangi pasien yang semakin hari justru kian bertambah. Per tanggal 28 Juli 2020, kasus positif covid-19 di Indonesia telah mencapai 102.051 kasus dengan korban meninggal sebanyak 4.901 orang dan 60.539 kasus dinyatakan sembuh. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan total kasus positif terbesar nomor 24 di dunia.

Kondisi ini tentu saja berdampak pada semua aspek terutama perekonomian nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh sebesar 2,97 persen (year on year), melambat dibandingkan capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,07 persen. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen. 

Dampak dari melesunya perekonomian ini tentunya juga dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari mulai penurunan pendapatan, pemutusan kerja, hingga terhentinya usaha yang juga menimbulkan pengangguran yang semakin bertambah. Padahal sektor UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 60 persen dan menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen (2016).

Dengan kondisi seperti ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan demi mendorong stimulus ekonomi terutama sektor UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan tersebut diantaranya memberikan subsidi bunga kredit bagi pelaku UMKM, penundaan angsuran, dan tambahan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Tak tanggung-tanggung, alokasi anggaran untuk subsidi bunga mencapai 34,51 triliun untuk 60,66 juta rekening penerima bantuan. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk insentif pajak sebesar 28,06 triliun dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM sebesar 6 triliun. Harapannya, pelaku UMKM dapat memanfaatkan dukungan dari pemerintah ini untuk ‘memperpanjang nafas’ usahanya dan meningkatkan kinerja untuk berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Peningkatan kinerja UMKM tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara untuk meraih costumer dalam upaya meningkatkan pendapatan, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial untuk mengiklankan usaha yang sedang dijalani. Tak dipungkiri, masa pandemi ini memaksa semua orang untuk membatasi ruang gerak keluar rumah, dari mulai work from home, sekolah daring, dan kegiatan lain yang dapat dilakukan dengan cara online demi menerapkan social distancing untuk memutus rantai penularan. 

Cara konvensional dalam menawarkan barang atau jasa tidak lagi efektif dalam masa pandemi ini. Melakukan penawaran secara online dinilai lebih efektif dalam era new normal. Membuka usaha melalui -e-commerce juga dapat meningkatkan interaksi kepada customer tanpa harus melanggar protokol kesehatan yang berlaku. Pelaku usaha juga dapat bekerja sama dengan layanan ojek online untuk pendistribusian barang atau jasa yang ditawarkan sehingga para ojek yang terdampak oleh pandemi covid-19 juga dapat merasakan manfaatnya.

Hal tersebut tentu saja membutuhkan dukungan dari masyarakat yang juga turut berperan andil dalam menstimulus perekonomian di Indonesia salah satunya dengan ikut membeli barang atau menggunakan jasa dari UMKM yang ada di sekitar kita. Harapannya UMKM dapat sedikit demi sedikit memulihkan perekonomian nasional dan pandemi ini segera berakhir serta semua dapat berjalan normal kembali seperti sedia kala.

*Penulis Adalah Pegawai di BPS Kabupaten Sekadau


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini