Solusi Kelangkaan Gas Melon di Mempawah, Perlu Dibuat Aturan yang Diperketat

Editor : Diko Eno
Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Mempawah, Maman Suratman.
Mempawah (Suara Kalbar)-Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Mempawah diminta segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang meresahkan.

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Mempawah, Maman Suratman, mengaku telah melihat langsung antrian panjang masyarat untuk mendapatkan gas melon hampir di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah.

“Saya mendesak Pemkab dan DPRD Kabupaten Mempawah untuk segera mencarikan solusi agar kelangkaan gas melon ini segera diatasi. Kasihan masyarakat harus mengantri berjam-jam demi bisa memasak,” serunya.

Ia menyarankan, Pemkab dan DPRD segera berkoordinasi bersama instansi terkait untuk menggelar operasi pasar berkesinambungan. Libatkan semua pihak dalam pola distribusi gas melon ini. Jadi keresahan masyarakat dapat diminimalisasi.

“Rencana Dinas Peridagnaker Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan operasi pasar kita dukung penuh. Namun jangan sekali saja, hendaknya berkesinambungan, hingga distribusi gas melon normal kembali seperti sedia kala,” saran Maman Suratman.

Kemudian, Maman juga meminta agar dilakukan pengawasan ketat di tiap-tiap pangkalan agar terjadi pemerataan distribusi. Selain itu, pengawasan juga mengantisipasi pembelian gas melon oleh orang yang tak berhak.

Ia mencontohkan pemasangan ketentuan pembelian LPG 3 kilogram yang diterapkan oleh Dinas ESDM Kota Pontianak. Pada ketentuan itu, diatur bahwa pemesanan/pembelian LPG dilakukan sehari sebelumnya atau H-1.

Selanjutnya, LPG 3Kg diutamakan untuk warga sekitar desa pangkalan. Menunjukkan KTP Asli/KK yang masih berlaku. Pembelian LPG hanya berlaku satu tabung untuk per orang per KTP/KK. Pembeli wajib mengisi log book dan membubuhkan tanda tangan.

“Dan tak kalah penting, dalam aturan itu, pembeli wajib meninggalkan nomor HP aktif yang bisa dihubungi, dan terakhir, LPG subsidi tidak diperbolehkan diperjualbelikan kembali kepada pihak lain,” beber Maman.

Ini mengantisipasi agar tidak terjadinya penjualan kembali gas LPG 3Kg ke luar daerah, atau digunakan oleh pengusaha menengah dan restoran maupun pihak-pihak yang tidak dibenarkan menggunakan gas LPG bersubdisi.

Dalam kaitan kelangkaan pula, ia meminta agar Pemkab Mempawah dan DPRD mengusulkan penambahan kuota kepada pihak PT. Pertamina.

Penulis : Dian Sastra
Editor    : Diko Eno
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini