|

PKB Mempawah Ajukan Tiga Raperda, Salahsatunya Pondok Pesantren

 Ketua Fraksi PKB DPRD Mempawah, Subandio.
Mempawah (Suara Kalbar)-Kabupaten Mempawah terkenal sebagai sebagai salahsatu kota pendidikan di Kalimantan Barat. Di Mempawah, berdiri universitas, lembaga pendidikan Kementerian Perhubungan, IPDN hingga pondok pesantren.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Mempawah, Subandio, mengatakan, dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Mempawah 2020, pihaknya mengusulkan tiga raperda inisiatif.

“Salahsatunya adalah raperda tentang pondok pesantren. Raperda ini kita usulkan atas aspirasi masyarakat dan juga hasil pemantauan langsung di lapangan,” ungkap Legislator PKB Dapil Sungai Kunyit, Toho dan Sadaniang ini.

Raperda Pondok Pesantren ini, tambah Subandio, adalah dalam rangka menyelaraskan UU No. 8 tahun 2019 tentang Pesantren untuk menjamin penyelenggaraan pondok pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat, termasuk penganggarannya.

“Kabupaten Mempawah juga terkenal sebagai Kota Pesantren. Maka perlu payung hukum di daerah. Apalagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pesantren seakan terdiskriminasi,” ungkapnya.

Menurutnya, eksistensi pondok pesantren di Mempawah telah diakui. Banyak santri yang menuntut ilmu berdatangan dari sejumlah kabupaten/kota di Kalbar. Begitu pula soal prestasi, santri-santri Kabupaten Mempawah telah banyak berkiprah di tingkat provinsi maupun nasional, misalnya pada ajang MTQ.

Maka adanya raperda inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat peranan pemerintah daerah dalam menyokong penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Mempawah.

“Adanya kontribusi pemerintah daerah, kita yakini akan meningkatkan sarana prasarana maupun kualitas pendidikan di pondok pesantren, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas santri yang ditelurkan,” harap Subandio.

Dua raperda inisiatif lain yang diajukan Fraksi PKB adalah tentang Bantuan Penyandang Disabilitas serta Penataan dan Pengelolaan Budidaya Ikan Sungai di Kabupaten Mempawah.

Raperda tentang Bantuan Penyandang Disabilitas, diusulkan F-PKB berdasarkan aspirasi maupun keprihatinan masyarakat. Banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Mempawah kurang mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah.

“Padahal realita yang kita lihat, banyak penyandang disabilitas yang bisa produktif karena memiliki skill dan prestasi. Jadi, F-PKB DPRD Mempawah perlu mengajukan payung hukum untuk mengaturnya,” tutup Subandio.

Sedangkan raperda tentang penataan dan pengelolaan budidaya ikan sungai diajukan Fraksi PKB untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya menciptakan ikon baru Kota Mempawah sebagai sentra perikanan.

Ia melihat, keramba-keramba apung di Sungai Mempawah perlu ditata lebih baik lagi agar tidak sekedar menjadi sarana budidaya ikan air tawar saja, tapi diharapkan bisa menciptakan ikon baru wisata air di Kalbar.

“Kita melihat, tata letak dan keberadaan keramba apung belum terkelola profesional. Padahal ini potensi besar yang bisa dimanfaatkan lebih optimal. Yaitu, wisata air bagi warga luar Mempawah,” imbuhnya.

Selain itu, tambah Subandio, keberadaan keramba apung yang tak ditata baik, dikhawatirkan dapat menutup daerah aliran sungai (DAS). Terlebih ada keramba yang letaknya berdampingan dengan sumber air PDAM Tirta Galaherang. Karenanya, perlu diperjelas soal aturan lokasi budidaya ikan di Sungai Mempawah.

“Jadi adanya raperda ini, kita berharap pemerintah daerah memiliki payung hukum dalam upaya penataan dan pengelolaan budidaya ikan sungai di Kabupaten Mempawah. Sebagai petugas partai, kami bertekad memperjuangkan ini,” tegas Subandio.

Penulis : Dian Sastra
Editor   : Diko Eno
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini