Pemprov Pantau Penyelenggaraan Pilkada 2020, KPU Kalbar Janji Bebas Korupsi

Asisten II Setda Provinsi Kalbar, Junaidi.

Pontianak (Suara Kalbar) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar menyatakan siap bebas korupsi pada ajang Pilkada tahun 2020.

Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar,Junaidi, menuturkan, Pemprov melakukan suatu tahapan yang dimana dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 mengundang para komponen untuk melaksanakan kegiatan ‘ Deklarasi Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi’ , digelar secara Daring, Rabu (8/7/2020) .

“Harapan dari pimpinan daerah pak Gubernur dan Wakil Gubernur agar seluruh aparat KPU benar-benar bekerja sesuai dengan Norma dan aturan hukum yang berlaku,jadi harus bebas dari Korupsi dan Nepotisme,” kata Junaidi.

Junaidi katakan, dengan bebasnya KPU Kalbar dari korupsi dan Nepotisme sehingga kedepannya diharapkan dapat memperoleh pimpinan di daerah yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat dan negara.

“Ada 7 wilayah yang ikut serta dalam Pilkada 2020 di provinsi Kalbar antara lain Kapuas Hulu, Melawi,Sambas, Bengkayang, Ketapang,Kubu Raya,dan Sintang,” terang Junaidi kepada suarakalbar.co.id

Ia menyebut, KPU Kalbar sudah berkomitmen dalam Pilkada 2020 dengan mengucapkan Ikrar atau janji bahwa mereka akan melaksanakan sesuai dengan tahapan dan berusaha melaksanakan tugas Pilkada sesuai dengan yang sudah dicanangkan hari ini yakni bebas dari korupsi.

“Tidak pandang bulu,tidak pilih siapa dia,baik keluarga yang maju maupun tetangga atau teman , mereka akan berusah berlaku independen. Sesuai dengan tujuan tadi, untuk benar-benar mendapatkan pimpinan daerah yang berintegritas,”tegasnya.

Jika kedepannya, lanjut Junaidi, KPU Kalbar  melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ikrar yang sudah dilaksanakan maka Pemprov Kalbar  akan melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pertama pemerintah provinsi mendorong agar dilakukan penegakan hukum sesuai dengan harapan pimpinan daerah dilakukan penegakan hukum,itu dari aspek penegak hukum,” ucapnya.

Sedangkan dari aspek komisioner KPU Kalbar mereka siap menerima sanksi jika melanggar ,baik sanksi pidana Pemilu dan sanksi-sanksi lainnya.

Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri berharap kepada para calon pemimpin daerah yang nantinya akan bertarung di Pilkada 2020 harus mempunyai komitmen untuk mengabdi dan melayani masyarakat yang ada di daerahnya ,juga membangun daerah setempat.

“Jadi harapan kita kepada para calon ya benar-benar orang yang punya kapasitas, kapabilitas,dan punya integritas, serta tujuan utamanya melayani masyarakat dan membangun daerah,” harap Junaidi.

Setelah itu, Junaidi kembali menekankan poin penting dari pertemuan hari ini bersama KPU Kalbar ,yakni yang paling utama masalah kerusuhan baik sebelum maupun pasca Pilkada nanti.

“Jadi itu poin penting yang harus dicegah,selain secara internal tadi itu menjauhkan diri dari kkn,yang kedua mencegah terjadinya kerusahan antar kelompok pendukung,” pungkasnya.

Penulis : Yapi Ramadhan

Editor   : Diko Eno