Gerindra Sebut Pemerintah Sudah Siapkan Subsidi Rapid Test Pesantren

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Suara Kalbar– Partai Gerindra menyampaikan usulan subsidi rapid test untuk para santri di pondok pesantren direspons positif Presiden Joko Widodo. Subsidi rapid test diperlukan mengingat kegiatan belajar dan mondok sudah diterapkan pesantren di era new normal.

Sekretaris
Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan pemerintah sudah
menyiapkan anggaran sebesar Rp2,6 triliun sebagai subdisi rapid test
bagi para santri. Muzani mengatakan demikian karena bersama pimpinan
MPR lainnya sudah menemui Jokowi di Istana Bogor pada Rabu siang tadi.

“Soal
subsidi ini tentu saja merupakan kabar bagus bagi perjuangan kami di
parlemen,” kata Muzani, dalam keterangannya yang diterima VIVA, Rabu, 8 Juli 2020.

Dia menjelaskan subsidi ini berlaku untuk seluruh pondok pesantren
atau ponpes. Kata Muzani, subsidi nantinya diberikan kepada
penyelenggara pendidikan menyesuaikan kategori ponpes dengan kisaran
Rp30 juta sampai Rp50 juta.

Muzani menambahkan pentingnya rapid test di ponpes lantaran metode pembelajaran yang mesti mondok.

“Subsidi diberikan mengingat besarnya biaya rapid test yang dibebankan ke para santri yakni berkisar Rp300.000 hingga Rp400.000 per orang,” ujarnya.

Selain itu, dalam pertemuan di Istana Bogor juga diketahui bahwa
pemerintah mencari persoalan dari usulan pemberian subdisi kuota
internet untuk para pelajar. Upaya ini untuk mendukung kegiatan belajar
mengajar secara online dari selama pandemi COVID-19.

Dengan
subsidi kuota internet diyakini bisa mendukung pelaksanaan belajar
lebih maksimal. Sebab, ada kekhawatiran sistem belajar daring selama
pandemi akan menurunkan kualitas pendidikan nasional.

Penurunan
kualitas ini lantaran banyak pengajar dan pelajar yang tidak bisa
mengakses internet. Imbasnya, pendidikan jarak jauh tak efektif.
Sementara, internet tentu membutuhkan biaya.

“Pendidikan jarak
jauh juga menimbulkan problem mutu, karena ketidakcukupan antara
pengajar dengan murid yang menyebabkan cara pendidikan tidak bisa
dikontrol,” ujarnya.

Sumber : Viva.co.id