DPR Minta Pemerintah Gratiskan Biaya Rapid Test untuk Warga Tak Mampu

Editor : Eno
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher
Suara Kalbar – Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran tentang penetapan batas maksimal tarif pemeriksaan rapid test yang berlaku mulai 6 Juli 2020. Besaran tarif maksimal Rp150.000 itu diberlakukan untuk masyarakat yang melakukan rapid test atas permintaan sendiri.

Aanggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, seharusnya pemerintah menggratiskan rapid test untuk masyarakat tidak mampu. Menurutnya, harus ada formulasi aturan agar masyarakat berpenghasilan rendah, rentan miskin dan tidak mampu dapat menjalani rapid test dengan biaya ditanggung pemerintah.

“Apalagi dengan konsep new normal yang terus digalakkan, kebutuhan masyarakat akan surat keterangan bebas COVID-19 sebagai syarat bepergian dengan transportasi umum tentu makin tinggi. Kasihan jika rakyat tidak bisa mobilitas karena biayanya mahal. Begitu juga para karyawan yang mau kembali bekerja dan perusahaan mensyaratkan ada surat keterangan bebas COVID-19, sementara tidak membiayai test-nya," ujarnya kepada awak media, Sabtu, 11 Juli 2020.

Kebijakan itu dikritik oleh kalangan pengelola fasilitas Kesehatan, praktisi kesehatan, dan Ikatan Dokter Indonesia karena dianggap tidak memperhatikan harga alat tes di tingkat distributor dan komponen biaya lainnya yang timbul.

Menurut Netty, seharusnya dikomunikasikan dahulu dengan semua pihak agar tidak menimbulkan gejolak dan kritik. Sebab, saat ini banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang cash flow-nya kurang baik.
Netty sependapat dengan saran IDI yang meminta pemerintah mempertimbangkan komponen biaya lain yang harus dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan dalam proses tes.

“Pemerintah seharusnya memberi subsidi atas kelebihan biaya yang dikeluarkan fasilitas kesehatan. Kemudian pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat tes dengan harga terjangkau dan valid  hasilnya untuk menekan biaya. Jika ada produksi dalam negeri yang bagus, kenapa harus gunakan yang impor" ujarnya.

Netty juga menyoroti minimnya peran pemerintah dalam memastikan kualitas penatalaksanaan rapid test di pusat-pusat pelayanan kesehatan.

"Upaya mengendalikan tarif rapid test harus diikuti dengan menggencarkan pengawasan agar alat tes benar-benar valid, akurat dan berkualitas. Pastikan akurasi alat test dan bahannya serta harus dilakukan oleh tenaga kesehatan," kata Ketua Tim COVID-19 F-PKS DPR RI itu.

Mengenai info maraknya penjualan alat rapid test melalui online, Netty mengingatkan pemerintah agar menertibkan penjualan secara bebas di lapak online. “Kita tidak tahu bagaimana standar akurasinya, dari mana sumbernya. Lebih baik masyarakat melakukan tes di fasilitas kesehatan resmi yang melayani permintaan rapid test," ujarnya.

Netty mendesak pemerintah makin sigap melakukan upaya terobosan penanganan COVID-19 mengingat lonjakan kasus baru yang telah menembus rekor di atas 2.000 per hari.

“Saya melihat masyarakat makin banyak mendatangi pusat keramaian, mengabaikan penggunaan masker, dan berperilaku seolah Indonesia sudah aman dari ancaman COVID-19. Saya berharap ini tidak jadi petaka,” katanya.


Sumber : Viva.co.id
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini