|

Sultan Pontianak dan Sejumlah Ormas Tegaskan Tolak RUU HIP

Sultan Pontianak ke-IX, Syarif Macmud Melvin Alqadrie bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemuda yang ada di Kalbar dan di Pontianak serta ribuan massa menyampaikan sikap tegas menolak RUU HIP di Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Jumat (26/6/2020).
Pontianak (Suara Kalbar)- Sultan Pontianak ke- IX, Syarif Machmud Melvin Alqadrie bersama tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemuda yang ada di Kalbar dan di Pontianak serta ribuan massa disambut baik oleh wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalbar di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (26/6/2020).

Kedatangan Sultan Pontianak dan sejumlah Ormas ini terkait aspirasi rakyat untuk menghapuskan RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ) lantaran tak ada memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 serta sejumlah isi di dalam RUU HIP yang masih kontroversial tersebut.

Sebelumnya pendemo berkumpul di Masjid Raya Mujahidin dan diberikan arahan oleh Habib Rizal Hasan Al Qadrie, para pendemo mulai konvoi melewati Tugu Digulis dan kemudian tiba di Gedung DPRD Provinsi Kalbar sekitar pukul 14.45 WIB.

Ribuan massa tersebut tetap menggemakan takbir, kemudian massa tiba di Halaman Gedung DPRD Kalbar, dengan tujuan agar para Anggota DPRD Kalbar dapat mendengar aspirasi umat.

"Pada saat ini kita bersama-sama dengan elemen masyarakat di Kalbar ini hadir di DPR provinsi Kalbar guna menyampaikan aspirasi tentang penolakan daripada RUU HIP," ujar  Sultan Pontianak  ke- IX, Syarif Machmud Melvin Alqadrie.

Dia meminta kepada perwakilan DRPD provinsi Kalbar yang hadir dan menegaskan agar aspirasi masyarakat harus disampaikan atau ditindaklanjuti ke pusat.

Sultan Pontianak, Syarif Melvin Alqadrie menegaskan apabila aspirasi masyarakat tidak disampaikan dan RUU HIP tetap di sahkan,maka dirinya siap memberikan perintah yang lebih tegas lagi.

"Apabila RUU ini tetap di final kan atau disahkan ingat bapak-bapak anggota DPR Provinsi Kalbar, kita semua tidak segan-segan, dalam kesempatan ini saya akan mengeluarkan perintah kita akan perang, catat itu, saya rela," tegas Syarif Machmud Melvin.

Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang juga turut mewakili DPRD Provinsi Kalbar, Zulkarnaen yang juga turut hadir dalam pertemuan di ruang media gedung DPRD menyampaikan bahwa Pancasila tetap harga mati.

"Pancasila harga mati untuk Indonesia, Kalbar saya sampaikan kami menolak semua undang-undang yang direncanakan oleh pemerintah berkaitan dengan RUU HIP , saya pertegas kami tolak.  Kami ingin Indonesia aman, kami ingin tidak ada satupun yang mengotak-atik Pancasila, itu pernyataan tegas saya," kata Zulkarnaen.

Penulis   : Yapi
Editor     : Hendra

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini