|

Gubernur Kalbar Dukung Kabupaten Sanggau yang Tak Tergesa-gesa Terapkan New Normal

Gubernur Kalbar Sutarmidji didampingi Sekda Kalbar Laysandri dan Kadinkes Kalbar Harisson saat Webinar alumni UI di ruang DAR Kantor Gubernur Kalbar
Pontianak (Suara Kalbar) - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) menggelar diskusi ruang daring yang merupakan agenda temu ILUNI UI Kalimantan Barat Seri 2.

Diskusi yang kedua kalinya mereka lakukan pasca pandemi Covid-19 ini dilakukan secara virtual yang membahas isu 'New Normal' di pimpin oleh drg. Nuzulisa sebagai moderator acara.

Pembicara pada diskusi ini yakni Gubernur Kalbar Sutarmidji, Wali Kota Pontianak Edi Kamtono dan Sekjen Kementerian Kesehatan, Oscar Permadi.

Untuk memberlakukan New Normal di Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar selalu melihat data perkembangan kasus konfirmasi yang ada di Kalbar.

"Kita selalu melihat data, kalau ada kenaikan kita harus kembali kepada pengetatan. Jadi kita setiap hari harus melihat data-data itu," ungkap Sutarmidji kepada suarakalbar.co.id, Sabtu (6/6/2020)

Bang Midji kemudian memuji Kabupaten Sanggau yang belum bisa menyambut New Normal di daerahnya dikarenakan salah satu alasannya adalah rawannya TKI yang pulang dari luar negeri.

"Sebenarnya bagus Sanggau, saya setuju juga. Karena begini, Sanggau itu yang rawan TKI yang pulang. Saya sependapat sama pak Bupati, jangan tergesa-gesa," jelasnya.

Dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mendukung New Normal di Indonesia khususnya Kalimantan Barat.

"Kalau New Normal ini tidak hanya di Kalbar, tapi harusnya Indonesia. Cuma pemahamannya new normal harus satu, pusat dengan daerah harus sama," tuturnya .

Karena dijelaskan mantan Walikota Pontianak dua periode ini seluruhnya termasuk dalam aspek kesehatan. Sutarmidji mengimbau agar untuk protokol-protokol kesehatan untuk pola hidup masyarakat yang harus ditiru adalah yang dikeluarkan dan telah menjadi keputusan Kementerian Kesehatan .

"Karena ini bidang masyarakat, perilaku masyarakat untuk hidup sehat jadi protapnya harusnya dari kementerian kesehatan satu. Jadi jangan kementrian lain buat yang berbeda," pungkasnya .


Penulis : Yapi Ramadhan
Editor   : Dina Wardoyo
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini