Dewan Pendidikan Kalbar Dorong PPDB Online Transparan dan Berintegritas

Editor : Redaksi
Suasana Rapat Dewan Pendidikan Kalbar (Suarakalbar.co.id/Ist)
Pontianak (Suara Kalbar) - Hari terakhir pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA di Kalimantan Barat khususnya Pontianak diwarnai aksi protes orang tua calon peserta didik. Mereka menyayangkan proses pendaftaran sistem online sulit akses. Aspirasi itu sempat disampaikan ke Dewan Pendidikan Kalbar. Tak sedikit dari calon peserta didik juga menanyakan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

Mereka khawatir anaknya tidak diterima oleh sekolah negeri yang di pilih. Meskipun stigma Favorit sudah tidak ada dengan keluarnya kebijakan sistem zonasi, namun tingginya antrian pendaftaran pada salah satu sekolah di Pontianak hingga mencapai 2000-an. Stigma sekolah favorit itu masih ada hingga kini.

Hingga hari terakhir dibukanya pendaftaran di SMA Negeri 1 Pontianak masih menjadi favorit masyarakat mendaftar daftar tunggu hingga mencapai 2000 lebih, sementara daya tampung hanya 421. Logika sederhana sulit untuk bisa menerima semua calon siswa tersebut. Orang tua terus meminta anaknya untuk diterima dengan jalur zonasi. Padahal mmasih ada jalur lain dan harus sabar menunggu antrian.

Menyikapi persoalan PPDB Online tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Kalbar, M. Ali Daud mengatakan meski diwarnai aksi protes PPDB Online SMA, secara universal pelaksanaannya berjalan lancar dan rapi. Bila terjadi kesulitan akses karena disebabkan kendala teknis jaringan  banyaknya antrian yang mendaftar. Karena itu, dirinya meminta dinas terkait segera memperbaiki sistem online yang masih tidak sempurna. Melakukan berbagai strategi penyelesaian agar masyarakat tidak resah. Dinas pendidikan harus memberikan penjelasan secara transparan terkait masalah tersebut.

“Orang tua calon peserta didik juga diimbau mematuhi ketentuan PPDB online dengan mekanisme jalur yang sudah diatur. Tidak memaksa untuk masuk sekolah yang sudah dipilih, mengingat keterbatasan daya tampung. Dimana sekolah negeri maupun swasta adalah sama. Prinsip pendidikan di semua sekolah tetap mengutamakan kualitas dan output anak didik,” kata Ali Daud dalam rilis yang diterima Suarakalbar.co.id, Kamis (25/6/2020) malam.

Ia  meminta pihak terkait memastikan semua siswa lulusan SMP tahun ini harus terserap baik negeri maupun swasta. Jika ada yang tertinggal berdampak target peningkatan IPM tidak akan tercapai.

“Dewan Pendidikan Kalimantan Barat mendorong Pemerintah Provinsi diminta memberikan subsidi SMA Swasta, karena kemampuan orang tua calon siswa di kelas menengah ke bawah. Ini sebauah langkah positif untuk mengatasi mebludaknya minat calon peserta didik ke sekolah negeri, namun jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan lulusan SMP,”tegasnya.

Menindak tegas oknum yang sengaja memanfaatkan situasi ini atau menjadi joki untuk meloloskan calon peserta didik dengan berbagai dalih seperti membuat KK baru dan tindakan tidak terpuji lainnya.

“Menambah sarana gedung sekolah negeri di wilayah Pontianak Barat dan Pontianak Tenggara.  Diperlukan sinergi dan peran serta semua mengatasi persoalan PPDB yang setiap tahun berulang,” ungkapnya.

Ali Daud menambahkan, berkaitan PDB Online,  bukan sistem onlinenya yang bermasalah, tapi sosialisasi sistem yang lebih gencar melalui SMP-SMP asal calon peserta didik SMA/SMK. Selanjutnya, keterbatasan akses internet yang dialami sekelompok masyarakat bisa diantisipasi dengan pendaftaran secara kolektif yg dikoordinir oleh SMP asal dibantu oleh komite sekolah masing-masing.

“Bukan sekolah negeri vs swasta, tapi masyarakat harus mulai menghilangkan paradigma sekolah favorit. SMA negri mana saja, sama. Kemudian percepatan realisasi sekolah gratis untuk masyarakat tidak mampu di sekolah swasta oleh pemprov,” tegas Ali Daud.

Penulis: Tim Liputan
Editor: Kundori





Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini