|

Audiensi Bantuan Bagi Masyarakat Berakhir Ricuh, Ini Kronologisnya

Saat detik-detik terjadinya kericuhan di kegiatan audiensi antara Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Desa Kayong Utara, Mac Novianto dengan Anggota Komisi III DPRD Kayong Utara di DPRD Kayong Utara, Selasa (9/6/2020).





Kayong Utara (Suarakalbar)- Rapat audiensi antara Pemkab Kayong Utara dan  APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia)  Kayong Utara serta bersama Komisi III DPRD Kayong Utara  di Kantor DPRD Kayong Utara, Selasa (11/6/2020).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kayong Utara, Sarnawi dan dihadiri perwakilan APDESI Kayong Utara, Komisi III DPRD Kayong Utara, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD), Mac Novianto yang membahas dana bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 awalnya berjalan lancar.

Berdasarkan viiralnya video yang beredar dimasyarakat, kericuhan terpicu saat Kepala Dinas SP3APMD, Mac Novianto menggebrak meja, lantaran ada instruksi dari Abdul Rahman,  Anggota Komisi III DPRD yang meminta Kepala Dinas mempersingkat uraian yang disampaikannya.
Kericuhan tersebut dilerai petugas Satpol PP yang saat itu berada di Kantor DPRD Kayong Utara serta pihak lainnya.

Jurnalis suarakalbar.co.id menyelusuri permasalahan terjadi dan mengkomfirmasi satu diantara Anggota Komisi III DPRD Kayong Utara yang saat itu berada di dalam rapat audiensi.
“Nanti pimpinan DPRD yang akan menjawab sekaligus klarifikasi,”ujar Anggota Komisi III DPRD Kayong Utara, Abdul Muis.

Anton Patriawan Purba perwakilan APDESI Kecamatan Teluk Batang mengatakan keributan terjadi karena kepala dinas menggebrak meja.

”Kepala dinas menggebrak meja saat Abdul Rahman intruksi agar penjelasan jangan berbelit belit dan panjang lebar, mengingat waktu dan kesempatan yang lain,” kata  Anton melalui pesan suara.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD KKU, Sarnawi tak bisa dihubungi dan Kepala Dinas SP3APMD, Mac Novianto saat di hubungi via washap juga belum di jawab.
Abdul Rahman, Anggota DPRD Kayong Utara yang hadir saat itu angkat bicara, melalui akun facebooknya dan memberikan klarifikasi.

“Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, apa yang termuat dalam potongan video itu hanya cuplikan kecil dari panjangnya pembahasan, kejadian itu terjadi jam 11 siang, sementara anggota DPRD belum berkesempatan menyampaikan pandangan. Makanya diminta singkat dalam memberikan penjelasan dari pertanyaan APDESI,” katanya.

Dijelaskan Abdul Rahman, bahwa rapat tetap berjalan setelah Kadis SP3AMPD, Mac Novianto diminta keluar.

“Akhirnya Kepala Dinas SP3AMPD diminta keluar dari ruang rapat. Rapat terus dilanjutkan bersama kepala Bankeuda, Kabag Pemerintahan dan rekan rekan Kabid di SP3APMD, sampai lewat jam 3 siang,” katanya.

Menurut Abdul Rahman, kasus seperti itu tak perlu dipandang berlebihan dan sangat wajar karena adanya perbedaan pemahaman.

“Sebenarnya kejadian dalam rapat itu tidak perlu dipandang terlalu berlebihan. Dan dalam rapat seperti itu sangat wajar sekali, karena ada beda pemahaman dan kepentingan antara wakil rakyat bersama APDESI, dan Dinas terkait,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa, DPRD dan APDESI sepakat meminta atau setidaknya mempertanyakan adakah bantuan BLT APBD seperti diungkapkan bupati di beberapa media dan pertemuan.

“Atau bisakah dibagi rata sesuai kesepakatan masyarakat penerima, dan kalau bisa bagaimana cara mengaturnya, atau ada cara lain yang menjadi solusi dari pemkab,” katanya.

Sementara masyarakat sangat menanti sampai-sampai menyalahkan dan menyuarakan hal hal yang kurang pantas di dengar.

”Dari dinas terkait tidak bisa menawarkan solusi dan opsi, malah mutar mutar tanpa solusi yang mengakibatkan saya berang. Dengan kejadian itu rapat tetap dilanjutkan dengan tercapainya beberapa rekomendasi DPRD kepada bupati,” katanya.

Menurutnya, hal inipun cukup baik untuk diketahui oleh pusat. Bahwa tata cara penetapan dan penyaluran BLT DD tidak sesederhana seperti Permenkeu tersebut.

“Harusnya diatur bahwa pemerintah kabupaten punya kewenangan untuk mengatur sesuatu yang dianggap belum diatur dalam Permenkeu tersebut,” katanya.

Penulis : Wiwin

Editor      : Hendra

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini