Menkeu Tegaskan 65 Kepala Daerah Tak Serius Tangangi Covid, Cornelis Minta Segera Revisi APBD

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs Cornelis, MH

Landak(Suara Kalbar) – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan bahwa ada 65 kepala daerah yang belum memfokuskan APBD untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yaitu empat kepala daerah diantaranya dari Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait hal ini Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, MH angkat bicara bahwa Menteri Keuangan membuat pernyataan seperti itu tidak sembarangan, lantaran sudah melihat data terlebih dahulu dan melihat APBD, sehingga postur APBD yang sudah di instruksikan oleh Pemerintah Pusat kepada kabupaten dan kota maupun provinsi untuk fokus dalam rangka menangani wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia.

“Kalau masih ada kepala daerah tidak peduli terhadap nyawa manusia atau nyawa rakyatnya, hal ini sangat tidak masuk akal, cara berpikirnya itu bagaimana. Sedangkan petunjuk dari pemerintah pusat itu sudah ada, baik dari Presiden RI, Badan Nasional Penangulangan Bencana, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri,” ujar  Cornelis saat ditemui di kediamanya, Kamis (14/5/2020).

Cornelis mengatakan kepala daerah yang belum memfokuskan APBD nya untuk penanganan Covid-19 ini, perlu dipertanyakan untuk menyelamatkan rakyatnya, apakah mau membiarkan rakyatnya terkena Covid-19, bagaimana cara berfikir seorang pemimpin.

“Kalau pemimpin mementingkan kepentingan rakyat tentu segera merubah postur APBD nya untuk kepentingan penangulangan bencana Covid-19, bencana yang kita hadapi saat ini adalah bencana nasional yang sudah di umumkan oleh Presiden,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa apa saja yang di ajukan oleh pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 ini DPR RI tidak pernah menghambat, termasuk merubah APBN dan pemotongan angaran.

“Jangan ada perdebatan panjang-panjang demi keselamatan rakyat dan demi kelancaran pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Dia mengatakan negara dibentuk ini untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan itu ada di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengerti kenapa pemimpin-pemimpin kita di daerah kok berfikirnya tidak untuk kepentingan keselamatan rakyat,” katanya.

Anggota Komisi II DPR RI yang juga pernah menjabat Gubernur Kalimantan Barat dua periode itu tidak lupa berpesan kepada empat kepala daerah dari Provinsi Kalbar untuk segera merevisi APBDnya bersama DPRD dan meminta petunjuk Gubernur supaya fokus untuk mengatasi wabah Covid-19 ini.

“Karena wabah Covid-19 ini sangat berbahaya dan rawan, penularanya begitu cepat, penyakitnya sangat ganas dan sampai pada saat ini obat atau vaksinnya belum ditemukan di muka bumi ini dan yang terserang Covid-19 ini bukan hanya Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia, maka kepala daerah harus segera melakukan revisi APBD nya,” kata  Cornelis.

Untuk diketahui empat kepala daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang belum menfokuskan APBD nya dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) adalah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang.

Penulis : Rilis

Editor : Hendra