|

Wahyu Setiawan Ditangkap KPK, Begini Seharusnya Aturan PAW

Gedung Nusantara MPR DPR (Vivanews)

Jakarta (Suara Kalbar)- Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap pengurusan penggantian antar waktu anggota DPR. Hal ini tentunya menarik perhatian banyak pihak dan dapat berdampak negatif bagi kepercayaan masyarakat kepada KPU.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa, mengatakan sebenarnya undang-undang sudah jelas mengatur bagaimana cara untuk melakukan pergantian antar waktu di kursi legislatif. Sehingga semua pihak harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan tersebut dan tidak melakukan cara yang melanggar hukum.

"Sebenarnya kalau terkait PAW kan sudah jelas aturan hukumnya, kalau yang terpilih berhalangan tetap, meninggal dan mengundurkan diri, kan yang PAW kan suara terbanyak kedua setelah yang terpilih kan," kata Saan kepada wartawan, Jumat, 10 Januari 2020.

Ketentuan untuk PAW tercantum dalam Pasal 426 Ayat 3 UU Nomor 7/2017, di situ disebutkan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diganti oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

Aturan dalam UU tersebut, kata Saan, sudah baku. Jika partai politik keberatan dengan itu maka ada mekanismenya tersendiri yang dilakukan secara internal.

"Misalnya minta itu mundur atau parpol ada mekansime kalau lakukan kesalahan apa, dipecat lalu lanjutkan ke KPU. KPU selama enggak ada gugatan hukum, ya proses. Kalau ada gugatan hukum tunda sampai selesai," ujarnya.

Saan menegaskan tidak ada ruang untuk praktik suap dalam proses PAW. Semua sudah jelas diatur dalam UU KPU dan masyarakat diminta untuk mengikutinya.

"Sebenarnya tidak ada ruang terkait soal-soal itu dan aturan mainnya sudah jelas, dan saya yakin parpol pahami itu. Parpol caleg pahami itu sehingga masing-masing pihak, baik penyelenggara maupun partai dan juga si caleg harusnya paham dan sadari bahwa tidak ada ruang untuk bermain di level KPU. Kecuali di level partai. Di UU KPU jelas dituliskan itu," ujarnya.

Sumber: Vivanews.com (Jaringan Suara Kalbar)
Editor: Kundori

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini