|

Sampai Batas Akhir, Panji Tidak Melantik Sekwan Melawi

Iif Usfayadi.
Melawi (Suara Kalbar)- Memasuki Minggu ke dua tahun 2020 polemik pengangkatan sekretaris DPRD (Sekwan) kabupaten Melawi belum juga tuntas.

Akibatnya jabatan Sekwan ini sampai sekarang masih berstatus Plt (Pelaksana tugas). Ketua Fraksi partai Gerindra iif usfayadi menyayangkan sikap Bupati yang telah mengabaikan 2 Persetujuan pimpinan DPRD yg diminta oleh Bupati sendiri,1 Surat perintah melantik dari KASN,serta perintah lisan dari Gubernur Provinsi Kalbar.

"Dua kali Bupati telah melakukan pelantikan pejabat eselon 2 hasil open bidding tapi tidak mau melantik Sekwan.Kami berkesimpulan bahwa Bupati secara implisit dan ekplisit telah menolak melantik," ucapnya kepada Suarakalbar.co.id, Selasa (14/1/2020).

Menurut mantan Wakil Ketua DPRD ini,bahwa Gubernur sudah punya dasar hukum yang kuat untuk mengambil alih pelantikan.

Karena berdasarkan pasal 235 ayat (2) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,jika Kepala Daerah menolak melantik kepala Perangkat Daerah (Kadis,kaban, sekwan) hasil seleksi yang diatur pada pasal 234 UU 23/2014, maka Gubernur selaku wakil Pemerintah pusat di daerah akan mengangkat/melantik kepala Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota.

Pasal 205 ayat(2) dengan sendirinya tidak bisa dipakai dalam proses pengangkatan sekwan,karena Kepala Daerah sampai batas Akhir boleh melantik tidak segera melantik.kondisi ini disebut tidak normal.

"Pengangkatan adalah Penerbitan SK nya,pelantikan adalah seremonial pengesahan pelantikannya, kami sedang mendorong pimpinan DPRD untuk segera bersikap,mengirim Surat kepada Gubernur," beber iif.

Polemik pengangkatan sekwan ini cukup menyita banyak fihak terkait.Pemerintah Kabupaten Melawi telah melakukan lelang jabatan untuk mengisi 6 kepala Perangkat Daerah yg kosong pada bulan April 2019 yang lalu.

Tiga kepala OPD telah dilantik pada tgl 11 Juli 2019,dan Dua Kepala OPD telah dilantik pada tgl 3 Januari 2020.

Tersisa Satu Kepala OPD yang tertunda pelantikan nya,yaitu Sekwan.

Menurut UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,bahwa kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada dibatasi 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon yaitu sampai tgl 7 Januari 2020 tidak boleh melantik.kecuali mendapat ijin dari Mendagri.

Penulis : Dea Kusumah Wardhana
Editor    : Diko Eno
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini