|

Penyelenggaran Pemilu Dinilai Ternodai,Kundel: KPK Usut Tuntas Proses PAW

Kundel, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bengkayang.
Bengkayang (Suara Kalbar) - Beberapa hari ini, tanah air dihebohkan oleh berita miris tentang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang dilakukan oleh oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia," Kata Kundel, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bengkayang, Senin (13/1/2020)

Konon katanya untuk pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk melaksanakan kegiatan PAW tersebut menggunakan uang pelicin atau lebih keren disebut biaya administrasi yang besarannya tidak tanggung-tanggung mendekati satu milyar rupiah, ini sangat menciderasi proses demokrasi.

"PAW saja sudah menggunakan biaya yang besar, apalagi menggulingkan yang sudah jadi pemenang mau berapa lagi jumlah dana yang diperlukan, pertanyaan di atas pasti terungkap oleh siapapun yang mengikuti pemberitaan kasus suap," ucap Kundel, seorang Dosen di Akademi Perawat RSU Bethesda Serukam ini.

Dari kejadian tersebut, kata Kundel, kita bisa menyaksikan proses penetapan anggota Legislatif beberapa waktu lalu, secara khusus yang terjadi di KPU RI saat sidang pleno terbuka dalam rangka penetapan anggota DPR RI terpilih, ada kandidat yang sudah dinyatakan menang dan sudah ditetapkan oleh KPU disetiap tingkatan dapat berubah seketika dengan alasan pelanggaran kode etik, Kasusnya adalah ada dugaan Penggeseran suara Partai dan kandidat kepada kandidat lain.

"Dan hal ini sudah diselesaikan melalui persidangan di Bawaslu pada setiap tingkatan, ternyata tidak terbukti semua yang dituduhkan, artinya melalui penyelenggara pemilu sudah clear dan seyogyanya kandidat tersebut dapat ditetapkan oleh KPU RI," ungkapnya.

Sebagai anggota Legislatif terpilih. Namun setelah 'kasus' tersebut diambil alih oleh Partai melalui sekjen DPP, maka dengan penuh rasa tak berdosa, Sekjen yang megatasnamakan Keputusan Rapat DPP memecat kandidat tersebut dengan alasan melanggar kode etik.

 "yang aneh lagi, sampai detik ini yang bersangkutan tidak menerima surat pemecatan Pertanyaannya adalah apakah penggantian tersebut dengan melakukan pemecatan terhadap kandidat yang seharusnya berhak ditetapkan sama halnya dengan kejadian proses PAW yang sedang ramai dibicarakan public ? Kalau jawabannya adalah sama, tentu lebih besar lagi uang pelicin atau administrasi yang harus dikeluarkan oleh yang haus jabatan dan diterima oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU RI melalui Sekjen DPP yang bersangkutan," sambung Kundel.

"Sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas masalah ini, kasus PAW ini dapat dijadikan pintu masuk sekali lagi pintu masuk untuk mengusut tuntas tentang pelaksanaan Penetapan anggota DPR RI oleh KPU dan Partai Politik terkait," tambahnya.

Hal ini perlu dilakukan agar Publik tidak merasa ragu atau tingkat kepercayaan public terhadap penyelenggara pemilu tidak menurun. Hal ini disampaikan adalah mengingat penyelenggaraan pemilu adalah bentuk tanggung jawab warga negara dalam menentukan pemimpinnya, tidak boleh ternodai hak pilih masyarakat apalagi diperkosa melalui penyuapan berupa uang atau janji yang diberikan oleh oknum tertentu.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja professional, mengikis habis pokok permasalahan ini jangan tanggung-tanggung, karena menciderai pelaksanaan demokrasi di tanah air. Kalau KPK tidak melakukan pengusutan secara tuntas terhadap proses penetapan Anggota DPR RI, tidak menutup kemungkinan rakyat akan semakin tidak percaya terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum," paparnya.

"Ibarat membunuh seekor atau dua ekor tikus yang ada dalam rumah, jangan rumahnya yang dibakar, tetapi tikus-tikus yang nakal dan jumlahnya beberapa ekor tersebut yang harus dibunuh.

Rumah besarnya tetap harus dijaga dengan cara menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut sampai tuntas. Bravo KPK," tutup Kundel



Penulis : Nadi
Editor    : Diko Eno
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini