Sikap PSI pada Pilkada Serentak 2020 di Kalbar

Ketua PSI Kalbar, Aleksius Akim

Bengkayang (Suara Kalbar) -Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kalimantan Barat akan di ikuti oleh 7 Kabupaten yakni Kabupaten Ketapang, Sambas, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu.

Di Kabupaten Bengkayang beberapa Partai Politik sudah membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung.

Partai Politik yang sudah membuka pendaftaran Pasangan calon bupati dan wakil bupati  yakni Partai PDIP, NasDem, Gerindra, Golkar, Perindo, dan Hanura.

Beberapa Parpol lainnya seperti Demokrat, PKB ,PKS, PAN, PKPI, PPP, PSI, Berkarya dan Garuda dalam waktu dekat akan segera mengambil langkah persiapan pembukaan pendaftaran.

“Meski Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bengkayang belum mempunyai wakil di DPRD bukan berarti kader terbaiknya tidak boleh ambil bagian dalam perhelatan kontestasi Pilkada, boleh, tidak ada larangan,”kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW-PSI) Provinsi Kalbar Aleksius Akim, kepada Suarakalbar.co.id Minggu (29/12/2019).

Justru kata Akim, kalau ada yang larang berarti melakukan perampasan hak politik seseorang.

“Hanya satu yang harus diketahui, PSI tidak menjadi Partai Pengusung, untuk dapat menjadi peserta kontestasi tentu harus melalui kesepakatan dan komunikasi yang inten terhadap partai politik lainnya,” jelas Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar ini.

Lanjut Akim, jika hal tersebut tidak bisa dicapai, tidak ada cara lain harus melalui jalur independen.Rakyat sudah saatnya untuk dapat menentukan calon pemimpinnya yang enerjik, mempunyai visi dan misi yang jelas dan ditempa melalui partai yang betul- betul pro rakyat.

Artinya berasal dari  partai yang mempunyai DNA kerakyatan yang sesungguhnya, seperti DNA-nya PSI, yang mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan, anti politik uang, anti intoleransi, menjunjung tinggi ke Bhinekaan dan kalau memerintah menggunakan prinsip kerakyatan yang sesungguhnya, berkeadilan sosial dan  transparansi dalam mengelola keuangan  daerah.

“Harapan saya kepada seluruh masyarakat adalah sudah saatnya move on terhadap pola dan cara-cara mengelola pemerintahan yang lama, pemerintahan yang susah diberi masukan, otoriter dan ketinggalan zaman (kadaluarsa),”tutupnya.

Penulis: Nadi

Editor: Kundori