Kasus Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Mempawah Periode 2009-2014 Nyangkut di BPK

Editor : Redaksi
Kajari Mempawah,Antoni Setiawan
Mempawah (Suara Kalbar) - Kasus perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Kabupaten Mempawah periode 2009-2014 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mempawah nyangkut di Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Antoni Setiawan melalui sambungan telepon pada Selasa (10/12/2019) sore.

"Sampai saat ini penyidikan terhadap kasus tersebut masih terus berlanjut, kita masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK," ujarnya.

Antoni menjelaskan, sekitar bulan Juli 2019 lalu, BPK sudah di undang dan mendatangi Kejaksaan Negeri Mempawah untuk meminta data-data tambahan terkait penyidikan kasus perjalanan dinas fiktif anggota dewan tersebut.

"Kita sudah serahkan ke mereka, semua yang diperlukan kita siapkan, yang pasti progres kasus ini tetap berjalan, kita selalu menyurati BPK untuk segera mengeluarkan hasil audit kerugian negara tersebut," katanya.

Sejak penyegelan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap salah satu ruangan di kantor DPRR Mempawah tahun 2018 lalu, kasus tersebut terkesan mandek dan sengaja di endapkan.

Ketika ditanya soal itu, Antoni membantah bahwa kasus tersebut sengaja di redam, menurut dia kendala saat ini bukan di Kejaksaan namun ada di BPK.

"Ini bukan nyangkut di kita, tapi di BPK, karena tim yang di Pontianak berubah dikarenakan pindah, makanya kita harus mengulang kembali," ujarnya.

Karena adanya perubahan tim BPK yang menangani itu kata Antoni, itulah yang menjadi kendala dalam penanganan kasus tersebut.

"Kendala lain yang kita hadapi yakni maskapai Batavia yang sudah tidak ada (gulung tikar)," sebutnya.

Antoni mengatakan, target Kejari dalam menangani kasus perjalanan dinas fiktif tersebut tidak bisa ditentukan sebab masih menunggu hasil dari BPK.

"Targetnya kita tunggu dia (BPK), yang penting semua data yang mereka minta sudah kita lengkapi, kita tunggu hasilnya," ujar Antoni.

Terakhir dia menyebutkan, bahwa BPK sudah meminta beberapa data yang diperlukan kepada Kejari pada tanggal 3 Desember, dan itu sudah dikirim.

"Sampai saat ini kita masih menunggu hasilnya," tutup Antoni.

Penulis: Ya Muhammad
Editor: Kundori
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini