Prijono: Ibarat Lukisan, Bank Indonesia Telah Berkontribusi dan Terlibat Dukung Desa Mandiri di Kalbar

Ilustrasi

Pontianak (Suara Kalbar) – Mengacu pada klasifikasi desa berdasarkan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), indeks desa mandiri maupun BPS (Indeks Pembangunan Desa), pilar yang diperlukan untuk mewujudkan desa mandiri adalah pilar ekonomi.

Desa mandiri, menjadi salah satu program yang akan dijalankan selama lima tahun kepemimpinan menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo saat Seminar  Internasional “Membangun Desa Mandiri sebagai Sabuk Ketahanan Ekonomi” di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak mengatakan Bank Indonesia memandang Desa Mandiri merupakan satu diantara potensi untuk membantu percepatan pembangunan, khususnya di Kalimantan Barat.

“Tentu saja prioritas dari pemerintah harus diletakkan dalam pelaksanaan program desa mandiri, karena banyak keuntungan dilakukan,” ungkapnya kepada wartawan di Pontianak belum lama ini.

Ia lantas menekankan hal itu, tergantung bagaimana pembiayaan dan pendampingan yang diterapkan.

“Keberadaan BI disini mendukung semua kebijakan pemerintah. BI memang  ada area-area yang bukan kewenangan kita, terutama yang terkait dengan sektor riil  tetapi kita bisa bekerjasama dalam konteks advokasi, dalam konteks eksistensi, dalam konteks riset, jadi BI masuk untuk membantu  masyarakat dalam konteks mengatasi permasalahan sosial ekonomi,” paparnya.

Menurutnya dari sisi ekonomi, dijelaskannya yang dibantu oleh BI adalah bagaimana umkm-umkm unggulan, termasuk masuk ke pondok pesantren, ke mandiri dalam membantu Iintas perekonomian, tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif.

Kepala Perwakilan BI Kalbar, Prijono mengatakan kontribusi BI dalam pilar atau aspek ekonomi sebagaimana dikemukakan Dody Budi Waluyo adalah pengendalian harga.

“Ini sudah dilakukan dengan membentuk TPID di seluruh Kabupaten kota. Pengendalian harga ini sangat penting terutama agar masyarakat dapat memperoleh barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya kepada suarakalbar.co.id melalui WhatsApp, Sabtu (30/11/2019).

Membuat kajian atau riset sebagai masukan ke pemda Kalbar, Bi telah menyusun kajian mengenai komoditas atau produk jasa unggulan daerah.

“Kajian ini akan menyimpulkan komoditas atau jasa unggulan daerah yang berpotensi untuk dikembangkan di daerah. Saat ini kajian Tahun 2019 sedang dalam proses finalisasi. Insya allah akhir tahun bisa selesai. Kajian ini nantinya akan disampaikan kepada Pemprov Kalbar sebagai masukan,” paparnya.

Hal lainnya diakui Prijono bahwa pengembang UMKM sudah dilakukan yang tidak hanya terbatas pada komoditas atau produk saja, melainkan juga mencakup jasa seperti pariwisata di Mempawah Mangrove.

“Termasuk pengembang UMKM berbasis ponpes juga dilakukan, apabila ekonomi bergerak, maka urbanisasi bisa dikurangi,  meningkatkan pendataan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja,” tuturnya.

Efek multiplier dari aktivitas ekonomi di desa sangat besar, tidak hanya bagi masyarakat desa tetapi juga bagi ekonomi nasional.

“Contoh beberapa negara seperti Jepang, Cina, Thailand, Vietnam berhasil mengembangkan desa menggunakan pengembang satu desa satu produk (one village one product/OVOP),” tuturnya.

Dalam pengembang OVOP didukung oleh SDM berkualitas, teknologi, tata kelola governance yang baik, karena beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sebuah produk adalah aspek produksi termasuk pemilihan produk yang akan dikembangkan, distribusi, pemasaran, pembiayaan dan pengembangan riset.

“Kembali ke contoh beberapa negara Jepang, Cina, pengembangan OVOP dilakukan ‘keroyokan’ dan sinergi para pemangku kepentingan seperti Pemda, pusat, bisnis/swasta, lembaga/instansi terkait termasuk BI, perguruan tinggi, media dan masyarakat luas,” katanya lagi.

Pengembangan data dan informasi, Prijono kembali menjelaskan bahwa BI juga telah membangun data atau informasi harga meski memang masih perlu dibuat lebih komprehensif antara lain mencakup harga di seluruh pasar di kota/kabupaten dimana harga tidak hanya mencakup harga konsumen tetapi diperluas dengan harga produsen, info stok barang.

“Bila dianalogikan pengembangan desa mandiri sebagai sebuah lukisan, tentunya membutuhkan para stakeholder untuk melengkapi lukisan itu dimana BI berkontribusi di dalamnya,” urainya.

Kontribusi BI di bidang sistem pembayaran terkait dengan kemandirian desa, peran sistem pembayaran diperlukan agar transaksi ekonomi berjalan lancar, aman, efisien.

“BI selama ini sudah menggalakkan berbagai moda payment seperti dengan kartu dan qris. Itu tujuan utamanya adalah untuk membuat aktifitas ekonomi lebih cepat,” tegasnya.

Sebelumnya, dari 834 desa mandiri yang ada di Indonesia Kalimantan Barat memiliki 87 Desa Mandiri.

“Itu artinya Kalbar menyumbang 10 persen dari seluruh desa mandiri yang ada di Indonesia,” ungkap Gubernur Kalbar, Sutarmidji kepada suarakalbar di Pendopo.

Hal itupun membuat ia dipuji oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Abdul Halim Iskandar atas keberhasilan Gubernur Kalbar yang berhasil mewujudkan  87 desa mandiri dari satu desa yang ada hanya dalam waktu kurang lebih setahun kepemimpinan.

“Sangat saya apresiasi keberhasilan Gubernur Kalbar atas desa mandiri yang telah diraih,” tegas Mentri saat berkunjung ke Kalbar belum lama ini.

Penulis  : Dina Wardoyo

Editor    : Kundori