|

Pengangguran di Kalbar Bertambah, Lulusan SMA Mendominasi

Ilustrasi - Ijazah
Oleh: Arif Rahman, S.Tr.Stat

SEBAGAI negara berkembang, Indonesia seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah pembangunan, salah satunya tingkat pengangguran yang tinggi.

Bahkan, hingga usia Indonesia menginjak 74 tahun, masalah pengangguran masih menjadi PR yang tidak kunjung selesai. Pengangguran yang tinggi akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas serta masalah-masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, penanganan masalah pengangguran selalu menjadi salah satu fokus utama program pemerintah.
Kalimantan Barat merupakan provinsi yang juga dihadapkan dengan masalah penganguran. Sejak tahun 2016, angka pengangguran di Kalbar selalu konsisten berfluktuasi di angka 4 persen per tahun. Kemudian, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan, maka angka pengangguran di Kalbar relatif cukup baik.

Bahkan, pada tahun 2016, angka pengangguran Kalbar merupakan yang terkecil dibanding provinsi lainnya di Kalimantan. Sementara itu, angka pengangguran Kalbar juga selalu di bawah angka pengangguran nasional. Meskipun demikian, kondisi tersebut seharusnya tidak membuat kita langsung berpuas diri, mengingat pada tahun 2011 dan 2012 angka pengangguran di Kalbar sempat menyentuh angka 3 persen per tahun.

Bagaimana potret pengangguran Kalbar saat ini? 

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalbar meningkat dari 4,26 persen (Agustus 2018) menjadi 4,45 persen (Agustus 2019) atau dari 104.518 orang (Agustus 2018) menjadi 110.272 orang (Agustus 2019). Data tersebut menunjukkan telah terjadi penambahan jumlah pengangguran di Kalbar lebih dari lima ribu orang pada tahun 2019.

Meskipun TPT Kalbar masih di bawah TPT nasional, namun yang perlu diwaspadai bukan hanya tingkat pengangguran secara persentase. Akan tetapi, kualitas penyerapan tenaga kerja juga perlu diperhatikan. Beberapa hal penting yang patut menjadi pertanyaan misalnya, apakah tenaga kerja yang terserap di lapangan kerja sudah memiliki jumlah jam kerja yang maksimal? Apakah upah yang diterima sudah sesuai Upah Minimum Regional (UMR)? Lebih lanjut, apakah jumlah tenaga kerja yang terserap sudah sesuai dengan kapasitas dan keahliannya? Serta, apakah sebagian besar tenaga kerja yang sudah tertampung bekerja di sektor formal?
BPS mencatat, sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Kalbar.

Pada bulan Agustus 2019, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian adalah sebesar 48,79 persen (1.155.932 orang), kemudian disusul oleh sektor jasa sebesar 35,97 persen (852.196 orang), sedangkan sektor manufaktur hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 15,23 persen (360.887 orang). Padahal, sektor manufaktur diharapkan mampu menyerap bagian terbesar dari angkatan kerja. Namun, kontribusinya terhadap perekonomian terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Saat ini, jumlah angkatan kerja begitu banyak. Namun, sebagian besar dari mereka hanya berpendidikan SD ke bawah dan bekerja di sektor informal. Menurut BPS, pada Agustus 2019, lebih dari separuh penduduk yang bekerja di Kalbar hanya berpendidikan SD ke bawah (50,38 persen).

Sementara itu, penduduk yang bekerja pada tingkat pendidikan SMP sederajat sebesar 16,66 persen, SMA sebesar 18,06 persen, SMK sebesar 6,03 persen, Diploma hanya sebesar 2,06 persen dan S1 ke atas sebesar 6,81 persen. Berdasarkan data tersebut, kecenderungan yang terlihat adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja semakin rendah.

Menurut tingkat pendidikannya, pengangguran di Kalbar pada Agustus 2019 didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SMA, yaitu sekitar 30,70 persen. Lalu, disusul oleh pengangguran yang berpendidikan SD ke bawah yaitu 26,40 persen. Kemudian, pengangguran pada tingkat pendidikan SMP dan SMK yaitu masing-masing sebesar 18,13 persen dan 14,90 persen. Sementara itu, proporsi pengangguran terdidik yaitu pengangguran yang berpendidikan sampai Perguruan Tinggi adalah sebesar 9,87 persen.

Meskipun secara persentase, pengangguran terdidik di Kalbar menempati posisi yang terkecil, namun jumlah mereka ada sekitar 10.880 orang. Tentu saja angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Hal tersebut sangatlah ironis. Mengingat, penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan. Di sisi lain, tingginya jumlah pengangguran terdidik merupakan suatu cerminan bahwa kualitas pendidikan kita masih belum maksimal dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pelajaran yang dapat diambil dari permasalahan tingginya tingkat pengangguran dari kalangan terdidik adalah perubahan pola pemikiran perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak hanya menciptakan tenaga kerja atau buruh untuk kepentingan pasar semata, tetapi bagaimana perguruan tinggi mampu menciptakan lulusan yang siap untuk menciptakan lapangan kerja. Orientasi pasar sentris dalam dunia pendidikan harus diubah, bahwa lulusan perguruan tinggi bukan menjadi komoditas bagi para kapitalis besar semata, namun justru lulusan yang mampu menumbuhkan hadirnya perusahaan-perusahaan baru.

Selanjutnya, BPS juga mencatat bahwa jumlah tenaga kerja pada sektor informal di Kalbar terus mengalami kenaikan. Pada bulan Agustus 2019, persentase pekerja informal di Kalbar adalah sebesar 59,98 persen atau naik 0,84 persen  dibandingkan keadaan Agustus 2018. Sementara itu, pekerja formal di Kalbar pada Agustus 2019 adalah sebesar 40,02 persen atau turun 1,23 persen dibandingkan keadaan Agustus 2018.

Potret penyerapan tenaga kerja pada sektor informal yang lebih dari 50 persen, mengindikasikan bahwa masih belum meratanya serapan tenaga kerja di sektor formal. Selain itu, lapangan kerja di sektor formal juga belum seutuhnya mampu menyerap jumlah angkatan kerja. Harapannya kedepan, sektor formal mampu menjadi fondasi perekonomian Kalbar dengan serapan tenaga kerja yang lebih banyak, misalnya mampu menyerap hingga 70 persen dari total angkatan kerja.

Strategi Pemerintah Kurangi Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kendala terbesar yang dihadapi Indonesia tak terkecuali di Kalbar adalah terbatasnya keahlian angkatan kerja dan ketidakcocokan antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan keahlian angkatan kerja masih menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, khususnya di Kalbar.

Selain itu, peran serta industri dalam memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi sangatlah diharapkan agar siswa/mahasiswa mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja.

Kemudian, investasi dari industri untuk ikut serta dalam menyediakan fasilitas praktik dan pemagangan juga menjadi faktor penting agar siswa/mahasiswa dapat mengikuti perkembangan teknologi industri terkini. 

Menurut Kementerian PPN/Bappenas, setidaknya ada lima kebijakan utama yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Pertama, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pemagangan pekerja di industri.

Kedua, pengembangan program link and match dengan dunia industri dengan dukungan informasi pasar kerja. Ketiga, Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di perdesaan. Keempat, peningkatan investasi padat pekerja dan formalisasi UMKM. Dan kelima, perluasan cakupan dan skema perlindungan sosial bagi pekerja.

Penulis: Staf Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini