|

Apresiasi Rencana Kunker Komisi IV DPR, Angeline Harap Enam Peladang Bebas Murni

Angeline Fremalco
Pontianak (Suara Kalbar) - Anggota DPRD Provinsi Kalbar Angeline Fremalco mengapresiasi rencana kunjungan Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Menurutnya, upaya yang dilakukan berbagai pihak atas penolakan proses hukum terhadap enam orang peladang, akhirnya membuahkan hasil positif.

"Kita apresiasi kunjungan Komisi IV DPR. Ini adalah bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap masalah yang tengah dihadapi masyarakatnya. Karena sebelumnya saya dapat info, jika jadwal kunjungan Komisi IV itu bukan ke Kalbar," kata Angeline, Jum'at (22/11/2019).

Angeline menyebutkan jika saat ini, DPRD Provinsi Kalbar memang belum bisa berbuat banyak untuk membantu mencarikan solusi terbaik, atas kasus hukum yang menimpa enam orang peladang itu. Karena, secara kelembagaan, alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk. Tetapi, secara internal, dirinya terus memantau persoalan tersebut.

"AKD kita belum terbentuk, jadi belum ada upaya yang bisa dilakukan. Namun secara internal saya terus melakukan komunikasi dengan Pak Krisantus sama-sama dari PDI Perjuangan. Kita apresiasi beliau, karena terus menyuarakan masalah tindakan hukum terhadap enam peladang di Kabupaten Sintang. Kita berharap mereka bisa dibebaskan, bebas murni dan masalah ini harus mendapat perhatian pemerintah pusat," ujarnya.

Jauh sebelum masalah ini mencuat, Angeline bersama Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalbar, pernah mengadukan persoalan tersebut ke DPRD setempat, yang kala itu diterima langsung Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalbar Krisantus Kurniawan yang saat ini bertugas di Komisi IV DPR RI. Saat itu Angeline meminta, agar penangkapan yang dilakukan aparat terhadap peladang di Kalbar tidak dilanjutkan. Karena hal itu justru dianngap sebagai upaya diskriminasi hukum.

"Kita mendukung penegakan hukum tapi hendaknya penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi, terhadap peladang," kata Ketua Bidang Perempuan, Kesehatan dan Anak, dan Penanggulangan Bencana DAD Provinsi Kalbar, Angeline Fremalco usai beraudiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi I DPRD Provinsi Kalbar di Gedung Dewan, Selasa (13/8) lalu.

Untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan, DAD Provinsi Kalbar lanjut Angeline, telah menyiapkan kuasa hukum yang dipimpin Glorio Sanen. Nantinya, kuasa hukum tersebut bertugas memberikan pendampingan hukum kepada para peladang yang tersangkut masalah hukum.

Penulis: Santo
Editor: Kundori
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini