|

Tak Kunjung Diteken, Yohanes Rumpak Tagih Janji Pemekaran Kapuas Raya

Anggota DPRD Provinsi Kalbar Yohanes Rumpak.[suarakalbar/Ist]
Pontianak (Suara Kalbar)- Anggota DPRD Provinsi Kalbar Yohanes Rumpak mendukung realisasi pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Bahkan dirinya, mempertanyakan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, atas realisasi pemekaran daerah otonom baru itu, karena menjadi janji politik yang digadang-gadang akan ditunaikan dalam waktu dekat.  

“Pemekaran itu salah satu tujuannya mendekatkan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat. Karena begitu menjadi provinsi, ada banyak fasilitas standar sebagai sebuah ibu kota provinsi masuk, di calon ibu kota provinsi. Pasti grade rumah sakit meningkat, ada bandara yang kapasitasnya lebih besar,” katanya, Rabu (16/10).

“Kalau pemekaran benar-benar terwujud, sangat baik untuk masyarakat kita. Tentu ini tantangannya tidak mudah. Ini (pemekaran) harus diselesaikan Gubernur, karena ini janji Gubernur. Salah satu janji Gubernur dalam Kalbar Baru bahwa, SK pertama yang diteken (Gubernur) adalah SK pemekaran. Saya tidak tahu ini sudah berapa SK yang diteken Gubernur, SK pemekaran belum diteken,” timpal Yohanes Rumpak.

Sebagai Anggota DPRD Kalbar yang mewakili masyarakat di Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu, Yohanes Rumpak menilai, realisasi pemekaran provinsi baru itu membutuhkan kerja keras dan terobosan nyata, sehingga bisa diperhitungkan pemerintah pusat.

Dirinya juga menyarankan agar Gubernur Kalbar mensinergiskan isu pemekaran Kapuas Raya ini dengan pemindahan ibu kota negara baru di Provinsi Kaltim. Sehingga akan lebih masuk akal dan mendapat perhatian pemerintah pusat.

“Jadi harus bekerjakeraslah mewujudkan pemekaran ini, menghadap pemerintah p;usat. Karena kita tahu, pemerintah pusat tidak punya program untuk melahirkan daerah otonom baru,” jelasnya.

“Saran saya kepada Gubernur, membuat alasan baru pemekaran adalah, bahwa Kapuas Raya ini menjadi penopang penting untuk ibu kota (negara) baru. Karena Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Kaltim. Sehingga, Kapuas Raya akan menjadi penopang ekonomi ibu kota negara baru,” ungkap Yohanes.

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan Kalbar ini juga menegaskan, jika komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar dengan mengalokasikan anggaran pembangunan gedung kantor DPRD dan Gubernur Kapuas Raya adalah hal yang mubazir. Karena sejauh ini, progres pemekaran daerah tersebut belum ada.

“Ini yang harus dilihat dan ditinjau lagi. Kalau memang memungkinkan secara hukum itu boleh saja. Tetapi kalau tidak, misalnya dalam sepuluh tahun (pemekaran) Kapuas Raya, ini fasilitas untuk apa, kan mubazir. Lebih baik, uang itu dipakai untuk memperbaiki infrastruktur kita, kalau di (Kabupaten) Sintang itu, saya sebut sudah darurat infrastruktur,” tutupnya.


Penulis : Santo
Editor : Diko Eno
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini