|

Walhi Kalbar Soroti Penanganan Karhutla Dua Korporasi di Sanggau

Logo Walhi
Sanggau (Suara Kalbar) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat menyoroti penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap dua korporasi di Kabupaten Sanggau yang dilakukan pihak kepolisian. Dua perusahaan perkebunan kelapa sawit itu yakni PT SISU dan PT SAP.

“Sejauh ini, (penegakan hukumnya) belum transparan, masih ada kesan melindungi banyak kepentingan diluar penegakan hukum yang pada akhirnya memberi image negatif bagi institusi penegak hukum itu sendiri. Dalam kasus ini, kita berharap ditangani secara lebih transparan, agar kemudian terkomunikasikan dengan publik yang luas,” ujar Direktur Walhi Kalbar Anton P Widjaya, Jumat (13/9).

Menurut dia, ada ketidakadilan dalam penanganan kasus masyarakat dan kasus yang melibatkan korporasi. Karena aparat penegak hukum sangat cepat menangani kasus-kasus masyarakat, tetapi begitu tertatih-tatih ketika menangani kasus yang terkait korporasi.

 “Bagi kami, kepentingan penegakan hukum yang seadil-adilnya harus berada diatas dari kepentingan ekonomi politik lainnya,” kata Anton.

Meski dua perusahaan tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun penetapan tersangka terhadap orang di perusahaan tersebut masih belum dilakukan pihak kepolisian. Ia menilai, hal itu terkait ketidakberdayaan aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan korporasi.

“Lambatnya proses ini menimbulkan banyak pertanyaan dan dugaan-dugaan di tengah masyarakat. Harusnya untuk menghindari dugaan-dugaan negatif dan demi nama baik penegak hukum, harusnya proses untuk penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus korporasi ini dilakukan dengan cepat, setara dengan kasus-kasus masyarakat dan dilakukan dengan transparan,” tutur Anton.

Oleh karena itu, ia berharap agar aparat penegak hukum bekerja lebih serius, secepatnya segera diumumkan kepada publik secara transparan, sudah sampai dimana tahapannya.

“Karena kuasa untuk melakukan SP3 terhadap kasus korporasi tidak lagi berada di tangan Kapolda apalagi Kapolres. Semua ini ada ditangan Kapolri. Fakta ini menjadi ujian bagi komitmen aparat penegak hukum, untuk bekerja secara serius, tidak lagi bermain-main dengan kasus kebakaran lahan yang melibatkan korporasi,” tegas Anton.

Terkait langkah tegas yang perlu dilakukan Pemkab Sanggau sebagai pihak yang memberi izin kepada dua perusahaan tersebut? Ia menyatakan, komitmen Gubernur Kalbar sudah cukup jelas dan tegas terkait penanganan kasus-kasus kebakaran yang melibatkan korporasi. Sebagai pemberi izin di level kabupaten, pemerintah daerah harusnya berada paling depan mempertanggungjawabkan izin-izin yang telah berikan.

Kemudian, sambung Anton, selain memberikan dukungan yang kongkrit bagi penegakan hukum lingkungan, pemerintah daerah harus segera melakukan review atas semua izin yang mereka lakukan, apakah itu memberikan manfaat atau justru menciptakan konflik dan melahirkan berbagai bencana lingkungan.

“Aspek mudaratnya ini harus menjadi pertimbangan dalam rekomendasi, apakah izin-izin itu bisa dilanjutkan, atau diciutkan ataupun kemudian dicabut. Dan selanjutnya mengalihkan pemanfaatannya bagi kepentingan konservasi atau untuk kepentingan rakyat melalui skema perhutanan sosial ataupun melalui skema tanah objek reforma agraria,”jelasnya. 

Sementara itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap 8 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak Januari 2019. Dari jumlah itu, empat kasus sudah putus dan sisanya masih diproses oleh penyidik Polres setempat.

“Sejak Januari lalu, ada delapan SPDP yang kami terima terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Empat sudah putus dan empat lainnya sedang berproses,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau melalui Kasi Pidana Umum (Pidum) Agus Eko Wahyudi ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (13/9).

Hanya saja ia enggan menjelaskan secara rinci perkembangan kasus karhutla tersebut, termasuk apakah empat SPDP itu diantaranya terkait PT SISU dan PT SAP yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalbar.

“Sudah kami terima. Tapi ini sifatnya hanya pemberitahuan. Untuk rincinya silahkan nanti hubungi penyidik Polres Sanggau karena mereka yang menangani,” pungkas Eko.

Penulis: Tim Liputan
Editor: Kundori
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini