|

Pemuda Dayak Bengkayang Nilai Pernyataan Wiranto Tak Pahami Adat Kearifan Lokal Berladang

Alo, Ketua Persatuan Pemuda Dayak Kabupaten Bengkayang
Bengkayang (Suara Kalbar) - Menyikapi persoalan tuduhan peladang adalah biang dari penyebab kabut asap tidak mendasar. Karena masyarakat adat yang notabene adalah peladang.

Ketua Persatuan Pemuda Dayak Kabupaten Bengkayang (PPDKB), Alo menilai sikap berlebihan Menko Polhukam Wiranto adalah suatu kesalahan yang keliru. Sebagai kompensasi Wiranto mengatakan pemerintah akan merekrut patani menjadi pasukan Mandala Agni pasukan pemadam kebakaran hutan dan lahan.

"Kami menilai suatu gagasan dan ide yang salah yang tidak mengedepankan kearipan lokal dan budaya. Karena berladang adalah asal usul dasar adanya even budaya seperti gawai karena hubungan festival budaya gawai tidak dapat kita pisahkan dari kebiasaan masyarakat adat dayak berladang,"ungkap Alo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suarakalbar.co.id pada Sabtu (14/9) malam.

Jika kedepan pemerintah menerapkan kebijakan pasukan Mandala Agni pasukan pemadam kebakaran hutan dan lahan, sama halnya pemerintah menghilangkan sejarah Gawai itu sendiri.

"Jika ini yang terjadi sangat bahaya hati-hati pemerintah dalam menyikapi persoalan ini, apa lagi yang dikatakan pak wiranto akan diberi gaji intensif oleh pemerintah alo optimis tak akan dapat menyurutkan niat masyarakat untuk tidak berladang karna kebiasaan masyarakat adat berladang adalah suatu kebiasaan yang sudah menjadi budaya yang sudah turun temurun dan tidak mudah dihilangkan begitu saja,"beber Alo.

Sebagai pemuda dayak, Alo berharap pemerintah sebaiknya bisa mencari solusi yag tepat dan bijak misalnya pendampingan kepada masyarakat adat yang berladang.

 ‘’Sejauh ini kan sudah ada seperti contoh program KAT komunitas adat terpencil yang sudah ada tingal bagaimana pemerintah mengoptimalkan kembali keberadaan KAT tersebut,"ujarnya.

Sehingga kehadiran KAT tersebut mampu melakukan komunikasi dengan masyarakat adat yag baik dan benar dengan tidak menghilangkan kebiasaan masyarakat untuk berladang.

"Saya rasa ini lebih tepat dan multi manfaat ketimbang rencana pemerintah mengadakan pasukan Mandala Agni pasukan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Karena kontek sasaran nya lebih kepada persoalan kasus kebakaran hutan dan lahan tanpa ada solusi pencegahan nya,"urai Alo.

Menurutnya, didalam  peraturan menteri lingkungan hidup pasal 4 ayat (1) “masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa dan kepolisian untuk mengamanan, pemadaman, kebakaran lahan (ladang) ini ketentuan yang baik tingal bagaimana pemerintah menjalankanya aturan itu.

Penulis: Rilis
Editor: Kundori

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini