|

AMAN Kalbar Dukung DPRD Sahkan Raperda Masyarakat Adat

Glorio Sanen
Pontianak (Suara Kalbar) - Pengurus Wilayah AMAN Kalbar mendorong DPRD Kalbar mengesyahkan Raperda tentang Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Jadual di DPRD akan dilaksanakan Rapat Paripurna pada Jum'at, 13 September 2019 dengan kegiatan Penyampaian Laporan Pansus DPRD Pembahas Raperda tentang Masyarakat Hukum Adat, Penetapan Keputusan DPRD terhadap Raperda tersebut, dan Pendapat Akhir Kepala Daerah.

Dalam keterangan tertulisnya, Deputi BPH PW AMAN Kalbar, Gloria Sanen mengatakan, Perda Masyarakat Adat merupakan instrumen Pelaksana Reforma Agraria yang diagendakan dalam Nawacita Presiden Jokowi, sehingga Kedatangan Presiden pada 5 September 2019 di Kalbar dengan agenda menyerahkan SHM dan SK Hutan Adat merupakan simbol dukungan kepada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat untuk melaksanakan Reforma Agraria.

Berdasarkan Pasal 345 UU MD3 Rapat Paripurna tersebut dapat dilaksanakan jika Kourum dengan syarat dihadiri 1/2 jumlah anggota DPRD maka Harapanya Rapat Paripurna tersebut Kuorum  mengingat 30 September 2019 akan dilantik DPRD Periode 2019 - 2024 sehingga Perda tersebut merupakan Hadiah bagi Masyarakat Adat di Kalimantan Barat dari DPRD Kalbar saat ini.

"Terkait isi dari Raperda Masyarakat Adat tersebut, harapanya mengatur mekanisme pengakuan dan penetapan Masyarakat Adat sebagai subjek hukum,"harap Sanen.

AMAN Kalbar akan memantau Rapat Paripurna tersebut dan akan menyampaikan kepada Masyarakat Adat terkait Sikap setiap Fraksi atau Anggota terhadap Raperda tersebut sehingga Masyarakat Adat mengetahui Partai atau Anggota yang berpihak kepada Masyarakat Adat atau sebaliknya.

Penulis: Tim Liputan
Editor: Kundori
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini