|

Walhi Kalbar: Aparat belum Tegas Tangkap Pembakar Lahan Skala Besar

Logo Walhi
Pontianak (Suara Kalbar) - Wahana Lingkungan Hidup Indoneisa (WALHI) Kalbar mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat terhadap pelaku pembakar lahan. Namun, Walhi menilai, jika upaya represif itu belum optimal, sehingga kebakaran hutan dan lahan (karhulta) di Kalbar masih terjadi.

“Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalbar itu terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Sehingga tidak ada efek jera, akhirnya setiap tahun terjadi pengulangan, pengulangan dan pengulangan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, Anton P. Wijaya, Kamis (15/8/2019).

“Kita apresiasi kalo kemudian penegakan hukum itu dilakukan dengan serius. Tetapi yang menjadi catatan adalah, penyebab utama, pelaku utama, dari kebakaran ini adalah korporasi, pemilik konsesi, ya logikanya penegakan hukum itu orientasi utamanya prioritasnya pada korporasi-korporasi itu, gitu loh. Jadi proses penyidikan, penyelidikan, di area korporasi itu harus jadi prioritas oleh penegak hukum. Ini yang belum optimal,” timpalnya.

Anton menyesalkan, jika saat ini, aparat penegak hukum justru menindak terduga pelaku pembakar lahan skala kecil. Hal inilah kemudian, yang dirasa tidak adil. Padahal, data Walhi Kalbar menunjukan, jika kebakaran lahan justru banyak terjadi di aera korporasi.

“Kalo kemudian terjadi penegakan hukum hanya kepada petani, ini yang menurut kita terjadi ketidakadilan. Karena, hanya petani dalam skala kecil yang kemudian ditangkap dan diproses, sementara korporasi yang secara kualitas dan kuantitas terjadi kebakaran di aeranya sangat luas, ini kemudian yang mendapat imunitas, mendapat pengampunan," ungkapnya.

Sedangkan terkait penangkapan sejumlah terduga pelaku pembakaran lahan, Walhi Kalbar mendesak agar Kepolisian memberikan klarifikasi. Apakah mereka yang ditangkap itu adalah petani, ataukah memang mereka yang saat ini diamankan, adalah bagian dari korporasi.

“Kita minta klarifikasi kepada penegak hukum. Apakah (mereka yang ditangkap) petani atau masyarakat kecil yang memang melakukan pembakaran lahan dalam proses mereka membuka lahan untuk kepentingan pertanian, atau ini adalah orang-orang bagian dari perusahaan atau bagian dalam kelompok sawit mandiri, yang memang melakukan pembakaran untuk kepentingan eskpasnsi kelapa sawit," beber Anton.

“Ini dua hal yang berbeda. Kalo konteks berladang itu adalah konteks kultural, konteks yang dalam undang-undang lingkungan hidup diberi toleransi pemakluman. Tapi kalo kepentingan membakar lahan untuk eskpasi kelapa sawit, tentu ini lain ceritanya. Sejauh ini kita belum dapat klarifikasi dari penegak hukum. Ini penting, untuk membuat proses penegakan hukum transfaran," tandasnya.

Penulis: Santo
Editor: Kundori
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini