Rupinus: SKPD Hati-hati Jangan sampai Tersangkut Masalah Hukum

Bupati Sekadau Rupinus saat menutup sosialisai Permendagri

Sekadau (Suara Kalbar) – Bupati Sekadau Rupinus, menutup kegiatan sosialisasi peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan optimalisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam pembentukan hukum daerah di Hotel Kini Pontianak, Jumat (23/8/2019).

Hadir mendampingi bupati Sekadau, Sekda Kabupaten Sekadau Zakaria dan Asisten 1 administrasi pemerintahan Setda Pemkab Sekadau Fendi.

Sekretaris Daerah, Zakaria dalam sambutannya pada acara penutupan kegiatan itu menyebutkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah d Lingkungan Pemkab Sekadau harus memiliki salinan produk hukum sebagai pedoman dalam bekerja.

Secara teknis dalam proses pelaksanaan produk hukum lanjut sekda, sekretaris di setiap skpd sebagai admin wajib melihat dan mengkoreksi tata naskah.

 “Sebagai admin Sekretaris harus melihat koreksi tata naskah. Yang bertanggung jawab terhadap tata naskah adalah sekretaris. Harus ada kepastian dalam tata naskah dinas,Program pembentukan perda harus dilaksanakan matang oleh skpd,” Pinta Sekda.

Dijelaskan Sekda Produk hukum dilaksanakan agar tidak menyalahi kewenangan.

“Rancangan produk hukum dibahas dulu di skpd baru disampaikan kebagian hukum.  Singkronisasi dan harmonisasi produk hukum dalam setiap skpd penting. Laksanakan sebaik baiknya. Jangan sampai ada indikasi pelanggaran hukum. Apa yang telah kita dapat dalam meteri menjadi bekal kita dalam bekerja, bekerja harus tetap mengedepankan dengan prinsip prinsip hukum, supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari, ” pinta sekda lagi.

Sementara itu Bupati Sekadau Rupinus sebelum menyampaikan sambutan, Bupati Rupinus menyampaikan Ada empat sifat/jenis PNS. Yang pertama sebut Bupati Tidak tau tidak mau.

Sebetulnya dia tau dengan tugas dan tanggung jawabnga tetapi dia pura-pura tidak mau. Ini termasuk kategori yang malas, sudah tidak tau tetapi tidak mau belajar. Sifat kedua Tau tapi tidak mau. Ini kategiri yang parah. Sifat ketiga adalah tidak tau tapi mau, kalau yang ini agak bagus. Yang ke eempat adalah tau tapi mau. Sifat keempat ini yang baik, dan harus menjadi prinsip dan pegangan bagi PNS dalam bekarya. Dalam sambutannya, Bupati minta agar semua SKPD memperhatikan dan melaksanakan produk hukum dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Disampaikan Bupati sosialisasi produk hukum ini perlu sebab merupakan sarana bagi SKPD khususnya admin dan operator  dalam penyusunan produk hukum daerah.

“Saya berharap apa yang trlah diterima agar diterapkan. Saya minta SKPD juga harus berperan aktif dalam penyusunan produk hukum daerah. Sosialisasi yang sudah dilaksanakan ini saya yakin peserta mendapat pengetahuan, namun demikian melalui sosialisasi ini diharapakan dapat membantu skpd dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai ketentuan ditempat tugasnya masing-masing. SK yang disampaikan harus ada konsep jangan kasih yang mentah,” pinta Bupati.

Menurut Bupati penegakan hukum progres keberhasilan bukan dilihat dari seberapa banyak orang ditangkap tetapi dilihat seberapa jauh perbuatan korupsi bisa ditekan dan mencegah kerugian negara. Ini yang penting. Dan Peraturan perundang undangan supaya efektif perlu ada sanksi, baik pidana, perdata dan administrasi.

“Saya mnta kepada skpd terutama yang ada pada pelayanan publik, tolong pimpinan dibantu. Harus berhati hati dalam melaksanakan tugas tetap mengedepankan aspek-aspek hukum. Jangan sampai tersangkut masalah hukum,” tegas Bupati.

Penulis: Humas Pemda

Editor: Kundori