|

Hari Masyarakat Adat Sedunia, Ini Curhat DAD Kembayan Hal Karhutla

Yoseph Andi, SP
Ketua DAD Kecamatan Kembayan
Foto: Nikodemus Niko suarakalbar.co.id

Sanggau (Suara Kalbar) - Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Kembayan, Yoseph Andi, SP dalam sambutannya di hadapan tidak kurang 300an tamu dan undangan yakni, Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Drs. Hermanus, M.Si Staf Ahli Gubernur Kalbar, bersama Wakil Bupati Sanggau Drs. Yohanes Ontot, M.Si sekaligus juga Ketua DAD Kabupaten Sanggau, Tokoh Adat Dayak Bori Tajou Obieh Edeuap Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si, beserta OPD Sanggau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sanggau Yuliana, SH, M.Eng, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Ir. Basita Ginting, Camat Kembayan Drs. Inosensius Nono, Danramil Kembayan, Lembaga NGO dan Organisasi Masyarakat Sipil pengiat RAPS, Komunitas adat atau Kelembagaan Adat (Ketemenggungan) dan unsur-unsurnya, P2D, PDS, AMAN, WALHI, AKALBUDI Network, pada acara Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) Tahun 2019 di Bruder MTB Kuala Dua, Bori Tajou Obih Edeuap, Dusun Kuala Dua, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, "curhat" hal tentang larangan Pembakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Jumat (9/8/2019).

"Hal Karhutla yang saya perhatikan, memang kalau kita mengacu pada undang-undang, diantaranya undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hutan, undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan, di situ sudah jelas pasal per pasal ancaman segala macam, sudah jelas, salah satunya ancaman penjara 10 Milyar, nggak main-main loh," ungkap Yoseph Andi.

Namun sebagai masyarakat adat lanjutnya, sampai hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa, mereka budaya bertaninya masih ada yang berladang. Kita mau aturan yang dibuat itu, di dalam implementasinya juga jangan meninggalkan pendekatan secara sosial dan budaya, harapnya.

"Sudah selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang itu memang tidak ada orang atau masyarakat kita yang bersentuhan dengan hukum hal Karhutla ini," ungkapnya.

Hal Karhutla, kepada pihak terkait ia juga meminta, komunikasikan dengan baik di masyarakat kecamatan, kabupaten sehingga hal kabut asap bukan masyarakat adat yang selalu disalahkan.

Penulis: Nikodemus Niko
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini