|

Bukti komitmen Karhutla, Midji copot KPH Kuburaya

Gubernur Kalbar Sutarmidji

Pontianak (Suara Kalbar)  - Kabupaten Kuburaya, salah satu kawasan penyumbang asap akibat kebakaran Hutan selain Kabupaten Sintang Sanggau dan Ketapang.

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji membuktikan komitmennya terkait oknum serta perusahaan dan pihak terkait yang membakar dengan sengaja hutan dan menyebabkan asap pekat sehingga mengganggu kesehatan serta aktifitas masyarakat.
Komitmen, ditunjukkannya dengan memecat Kepala Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kubu Raya.
"Sudah kita copot kepala pengelola Hutan nanti akan ada tindakan. Sepanjang yang menjadi kewenangan Gubernur saya akan lakukan," ungkapnya kepada wartawan, Senin (19/8/2019).

Mantan Walikota Pontianak dua periode inipun sudah menandatangani SK pencopotan.
"SK Pencopotan KPH Kubur Raya sudah ditanda tangani karena kebakaran di daerah Rasau," tegasnya.

Iapun menanggapi terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhuta) yang menghabisi kurang lebih seluas 81 hektare lahan di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS), Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar.
"Bupati Ketapang supaya sigap dalam menyikapi permasalah ini. Karena ketapang paling banyak titik apinya," tegasnya.

Kebakaran lahan terjadi sejak Kamis di lima titik berbeda di lokasi yang sama secara sekaligus.
"Saya akan tegas kalau itu konsesi perkebunan atau HTI saya akan langsung suruh segel tidak boleh dimanfaatkan selama 5 tahun," tegasnya.

Terkait akan hal itu iapun kembali mengaskan bila perlu cabut izin yang bersangkutan.
"Cabut saja izinya. Kalau itu bilang masyarakat mau tanam masak bakar lahan di atas 11 hektare. Tidak gampang madamkannya perlu 4 heli yang sudah disiapkan disana. Saya pastikan jangan main-main akan saya tindak tegas," paparnya.

Menurutnya di Kalbar saat ini telah ada 10 perusahaan yang disegel dan kemungkinan akan bertambah.
"Saya sudah beritahu Bpatinya untuk disikapi betul karena Ketapang paling banyak titik apinya. Selain di Ketapang, juga di sintang dan Sanggau," terangnya.

Bang Midji lantas merasa kasian meliat Pangdam maupun Polda yang sudah maksimal dalam melaksanakan tugas masing-masing harus terseret dalam masalah seperti ini.
"Jangan di pikir hujan kita berenti, tidak. Saya tetap minta usut semua lahan yang terbakar dimana, siapa yang punya dan dia tak boleh gunakan. Dia harus ganti rugi  kedepan kita buatkan aturan biaya pemadam dikenakan kepada mereka, nanti akan di buat Perdanya," pungkasnya.

Penulis  : Dina Wardoyo
Editor    : Kundori
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini