Ganti rugi pemindahan lahan pemakaman di Sungai Kunyit Laut berpolemik

Mempawah (Suara Kalbar) – Ganti rugi pemindahan lahan pemakaman Tionghoa di Desa Sungai Kunyit Laut yang terdampak pembangunan pelabuhan Internasional terminal Kijing menuai polemik.

Persoalannya, muncul dualisme kepengurusan ditubuh Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang mengklaim hak atas lahan pekuburan. Pihak yayasan pun membantah terjadinya dualisme tersebut.

“Sebenarnya tidak ada permasalahan baik itu antar anggota maupun pengurus YPKOT Sungai Kunyit. Namun, setelah adanya rencana ganti rugi dari PT Pelindo maka YPKOT disusupi oleh oknum tidak bertanggungjawab yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi,” ungkap Wakil Pengurus YPKOT, Afo kepada wartawan, Selasa (11/7/2019).

Afo menduga ada aktor intelektual yang memperkeruh suasana hingga proses ganti rugi lahan yang akan dilaksanakan PT Pelindo II menjadi terhambat.

Padahal, menurut dia, para pengurus dan anggota YPKOT sama sekali tidak keberatan dan mempermasalahan proses ganti rugi tersebut.

“Kami semua tidak ada yang keberatan dengan proses ganti rugi lahan yang akan dilaksanakan PT Pelindo. Bahkan, kami sangat mendukung karena pembangunan ini akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Dirinya memastikan tidak pernah melakukan gugatan hukum baik terhadap administrasi kepengurusan maupun hal lainnya menyangkut YPKOT Sungai Kunyit.

Dirinya mengaku tak habis fikir jika belakangan YPKOT jadi bermasalah semenjak adanya proses ganti rugi lahan. Selama yayasan ini dibentuk, semuanya berjalan baik-baik saja dan hampir tidak pernah ada permasalahan.

“Apalagi sampai diseret-seret ke ranah hukum. Sama sekali tidak pernah terjadi hal itu. Kita heran juga tiba-tiba ada oknum yang bikin keruh yayasan ini,” sesalnya.

Terkait dualisme kepengurusan, Afo membantah keras. Dia memastikan tidak pernah terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh YPKOT.

Dia menyebut jika YPKOT merupakan yayasan baru yang sebelumnya terbentuk dengan nama Yayasan Bhakti Baru (YBB) Sungai Kunyit.

“YPKOT dan YBB itu sama-sama satu yayasan, yang diketuai oleh Chi kong, Bukan dua yayasan yang berbeda. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan kami dualisme,” tegasnya.

Semenjak adanya pengakuan kepengurusan yang baru, permasalahan menjadi runyam, di yayasan yang beranggotakan 91 orang dan semua mengetahui yayasan diketuai Chi Khong, terpilih dari hasil rapat pemilihan ketua yang diputuskan secara mufakat dan diketahui bersama sejak tahun 2012 hingga sekarang.

“Lalu belakangan ada yang mengaku sebagai ketua YPKOT yang baru atas nama Hadiyanto, tentu saja seluruh anggota yayasan merasa kaget, sejak kapan dipilihnya ketua yang baru dan kita belum pernah melakukan pergantian kepengurusan,” terang Afo.

Berdasarkan hal itulah pihak pengurus YBB memohon kepada tim TP4D Kejaksaan Negeri Mempawah untuk melakukan pengkajian terhadap yayasan yang mengatas namakan YPKOT dengan Ketua Hadiyanto, yang tidak dipilih dari hasil rapat atau pemilihan secara internal dari pengurus yayasan serta anggota YBB.

Senada dengan hal itu, Tokoh Masyarakat Sungai Kunyit, Tagor memastikan elemen masyarakat mendukung penuh percepatan pembangunan proyek strategis pelabuhan terminal kijing di Kecamatan Sungai Kunyit. Sebab, keberadaan pelabuhan akan mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Sudah belasan tahun saya mengetahui keberadaan yayasan ini, dan selama itu pula tidak pernah ada permasalahan yang menyangkut aset dan lainnya. Hubungan antara pengurus, anggota yayasan dan masyarakat juga terbina dengan baik.Tidak pernah memunculkan polemik,” paparnya.

Namun, imbuh dia, permasalahan muncul sejak setahun belakangan ini pasca adanya pembangunan pelabuhan terminal kijing.

Sebab, areal pemakaman milik YPKOT masuk dalam zona pembangunan hingga harus dilakukan pembebasan lahan oleh PT Pelindo II selaku pelaksana pembangunan.

“Setelah adanya PT Pelindo yang akan melakukan ganti rugi lahan barulah muncul polemik di YPKOT ini. Itupun ditunggangi oleh oknum dari luar yang mengaku dirinya pintar dan hebat. Oknum tersebut bukan orang di Sungai Kunyit,” sesalnya.

Karenanya, dia cukup menyayangkan munculnya polemik ditubuh YPKOT belakangan ini, dirinya berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan hingga mengungkap fakta keberadaan YPKOT serta aset yang memang menjadi milik yayasan tersebut.

Kalaupun ada yang menyebabkan munculnya dualisme dalam kepengurusan YPKOT, ia mengaku perlu dipertanyakan dan harus ada pengkajian terhadap legalitasnya yang tentu saja sangat diragukan keabsahanya.

“Mari tegakkan azas kebenaran. Dan selaku masyarakat, kami mendukung kepengurusan yang legal dalam proses pemindahan lahan pekuburan YPKOT, demi kelancaran pembangunan terminal pelabuhan kijing yang sudah menjadi impian dan doa masyarakat sungai kunyit selama ini,” pungkasnya.

Penulis  : Hamzah

Editor    : Dina Wardoyo