|

DAD Kembayan Mediasi Penyelesaian Adat Kasus Percabulan Anak di Bawah Umur

Sidang adat penyelesaian perkara Percabulan. Foto: Nikodemus Niko/suarakalbar.co.id
Sanggau (Suara Kalbar) - Yoseph Andi, SP, Ketua DAD Kecamatan Kembayan mendampingi Yohanes Haremius Temenggung Muara, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan dalam sidang adat penyelesaian perkara Percabulan, yang dilakukan oleh Y (35), warga Dusun Sedadai, Desa Gunung Sembilan, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong terhadap LK (15), seorang siswi salah satu SMK di Kecamatan Kembayan, warga Dusun Sungai Kutanan, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan.

Dalam sidang adat diungkapkan Y dan LK melakukan hubungan percabulan pada Senin 3 September 2018 lalu, di sebuah kamar Nomor 08 Penginapan CM di Dusun Tanjung Periuk, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan.

Terhadap perkara tersebut, DAD Kembayan memediasi sidang adat yang dipimpin oleh Yohanes Haremius, Temenggung Muara Desa Kuala Dua, dilaksanakan di rumah kediaman LK, dihadiri oleh para pihak terkait  beserta ahli waris, Jumat (3/5/2019).
Y (35), pelaku percabulan anak di bawah umur
Terkait perbuatan Y terhadap LK, dikenakan sanksi adat 2 (Dua) Kati Tajau Lengkap senilai Rp 19.824.000,- karena melakukan pencabulan anak di bawah umur, pelecehan Harkat dan Martabat (Pulangkah Pungkaba) kedua orang tua beserta sanak saudara korban, pelecehan Harkat dan Martabat (Pulangkah Pungkaba) para Pemimpin di Dusun Sungai Kutanan Desa Kuala Dua, Kecamata Kembayan. Selain itu LK sebagai pihak korban juga diberikan Sanksi Adat 8 (delapan) Buah Lengkap senilai Rp 2.827.000,-, dengan jenis pelanggaran adat telah melakukan hubungan Suami-Istri di luar nikah, mencemari nama baik keluarga dan Dusun Sungai Kutanan, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan.

Di akhir acara, Yoseph Andi, SP, Ketua DAD Kecamatan Kembayan, menjelaskan penyelesaian perkara ini dilakukan secara adat karena pelanggaran dilakukan di wilayah tanah adat Temenggung Muara Desa Kuala Dua, dan terlebih karena permintaan dari pihak korban sehingga dengan dilakukannya penyelesaian adat ini, maka perkara tidak lagi diproses menurut ketentuan Hukum Negara, jelasnya.

Penulis : Nikodemus Niko
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini