Ratusan pengusaha sawit sharing di Borneo Form

Pontianak (Suara Kalbar) – Event satu tahun sekali Borneo Palm Oil Stake Holder Forum (Borneo Forum) resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Acara yang digelar sejak tanggal 20-21 Maret di Hotel Ibis, Jalan A Yani, Pontianak Selatan bertema Peluang dan Tantangan Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan dihadiri oleh seluruh anggota pengusaha kelapa sawit se-Kalimantan itu membahas kaitan dengan regulasi tentu yang berkaitan dengan masyarakat sekitar.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalimantan Barat Mukhlis Bentara mengatakan Borneo Forum menjadi wadah untuk mendiskusikan persoalan sawit di Kalimantan.

“Jadi forum ini membedah apa yang dihadapi pelaku usaha perkebunan di Kalimantan. Termasuk di Kalbar. Pada dasarnya pun persoalan yang dihadapi itu hampir sama,” ungkapnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan pihaknya selalu mengupdate informasi berkaitan dengan kendala yang dihadapi pelaku usaha perkebunan. Update informasi itu dilakukan dalam rapat Gapki yang dihadiri tingkat cabang.

“Bagaimana persoalan setiap daerah itu kami selalu mengupdate informasinya. Jika itu menjadi persoalan yang sifatnya nasional kami sampaikan itu melalui Gapki pusat yang akan berkoordinasi dengan kementerian terkait” tuturnya. 

Menurutnya persoalan yang paling utama dihadapi pelaku usaha perkebunan di Kalimantan adalah masalah tata ruang. Persoalannya adalah tumpang tindih izin atas pengelolaan kawasan.

“Misalnya dari BPN mengeluarkan izin karena tidak masuk kawasan. Tiba-tiba dari kementerian ternyata menyatakan masuk kawasan sehingga terjadi tumpang tindih,” katanya.

Bahkan persoalan inipun tidak hanya terjadi pada kawasan saja melakukan sesama perusahaan perkebunan terjadi tumpang tindih izin pengelolaan. Termasuk juga dengan perusahaan tambang.

“Kondisi ini membuat terjadi gesekkan di tingkat bawah. Mau menanam ragu-ragu. Belum lagi terkena ke plasma. Ketika mendorong masyarakat untuk menanam nanti dikira mengadu domba masyarkat. Ini masih terjadi dan terutama di Kalimantan Tengah yang paling besar,” urainya.

Ia kembali mengatakan terdapat kelompok kerja yang memberikan masukan ke pemerintah terkait dengan persoalan yang dihadapi di daerah.

“Masukan ini disampaikan saat kementerian membahas kebijakan dan pergudangan. Meskipun ada keputusan tetap perlu waktu karena pemerintah juga perlu sinkron dari pusat ke daerah,” tegasnya.

Gubenur Kalimantan Barat Sutarmidji memastikan akan mendukung perusahaan perkebunan melawan kampanye tentang sawit.

Meski demikian dukungan itu diberikan jika perusahaan perkebunan juga tertib akan aturan yang sudah ada.

“Tentu saya mendukung melawan kampanye hitam tapi perusahaan juga harus benar-benar mengikuti aturan yang ada,” kata Bang Midji sapaan akrabnya.

Gubernur menegaskan jika perusahaan haruslah bersinergi dengan pemerintah untuk memajukan daerah di sekitar perkebunan.

“Sebab keberlanjutan industri ini tidak hanya untuk perkebunan tapi juga masyarakat yang berada di sekitar perkebunan,” pungkasnya.

Penulis  : Dina Prihatini Wardoyo

Editor.   : Kundori