|

Raja Singa Bansa batalkan gerakan 213

Ketapang (Suara Kalbar) - Forum Komunikasi Penyangga Hutan (FKPH) Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang membatalkan gerakan 213.

Ketua FKPH Kecamatan Hulu Sungai, Raja Singa Bansa (26/3) mengatakan, rencana 213  itu tidak dilaksanakan karena ada demo dari masyarakat Desa Sandai, Desa Muara Jekak, Desa Petai Patah dan Desa Randau Jungkal ke portal di Keremak, kawasan Hutan Kecamatan Hulu Sungai.

Warga lima desa  Kecamatan Sandai yang mendemo portal teralsebut pun meminta agar mereka tetap bekerja di kawasan hutan Kecamatan Hulu Sungai.

Tetapi, Raja Hulu Aik ke-52, yang didampingi Camat Hulu Sungai dan Kapolsek Sandai tetap menolak secara tegas.

"Soal portal, jadi keputusan saya selaku ketua forum. Saya tetap menyatakan tutup total. Saya memberi batas waktu mulai tanggal 22 - 29 Maret," ujar Raja Singa Bansa.

Sekitar 50-an warga Kecamatan Sandai yang demo pun menerima  keputusan Raja Singa Bansa itu.

Sebelumnya, Raja Singa Bansa, Ketua FKPH Kecamatan Hulu Sungai sudah mengeluarkan surat peringatan kepada para pekerja illegal logging dan illegal mining yang bekerja di wilayah hutan Kecamatan Hulu Sungai.Surat peringatan FKPH Kecamatan Hulu Sungai itu dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2019.

Surat peringatan tersebut dalam rangka menindak-lanjuti pemasangan portal pengamanan kawasan hutan Kecamatan Hulu Sungai di Keremak, Desa Senduruhan, Kecamatan Hulu Sungai, pada tanggal 21 Januari 2019.

Poin penting surat peringatan FKPH Kecamatan Hulu Sungai, yang diketuai oleh Raja Singa Bansa, adalah agar para pekerja illegal logging dan illegal mining segera mengosongkan/berhenti melakukan kegiatan illegal logging, illegal mining, cafe-cafe serta warung-warung yang berada di areal kawasan hutan Kecamatan Hulu Sungai mulai tanggal 9 - 14 Maret 2019.

Selain itu, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2019, bagi pekerja yang masih saja menerobos masuk portal pengamanan kawasan hutan Kecamatan Hulu Sungai akan dihukum adat sebesar 12 buah tajau dan ini sesuai kesepakatan 21 Demong Adat dan 12 desa di Kecamatan Hulu Sungai, 30 Agustus 2018.

Surat peringatan FKPH Kecamatan Hulu Sungai  tersebut ditembuskan juga kepada Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Barat, Pangdam 12 Tanjungpura, Kepala BLPHLHK Wilayah Kalimantan, Bupati Ketapang, Kapolres Ketapang, Dandim Ketapang, Ketua DAD Kabupaten Ketapang, Camat Hulu Sungai, Kapolsek Sandai, Danramil Sandai, Kades se-Kecamatan Hulu Subgai serta Pimpinan PT. Alas Kusuma Group.

Aksi pemortalan oleh FKPH Kecamatan Hulu Sungai itu adalah dalam rangka menghentikan kegiatan illegal logging dan illegal mining di kawasan hutan Kecamatan Hulu Sungai itu sudah berlangsung sejak Agustus 2018. Kegiatan illegal logging melibatkan sekitar 700 unit chein shaw dan 400 unit mesin dompeng untuk illegal mining.

Khusus untuk illegal logging, kayu-kayunya dijual ke koperasi di Simpang Bayur dan di Sandai.

Di sekitar lokasi illegal logging dan illegal mining terdapat warung-warung dan cafe-cafe. Ada toko yang menjual alat-alat untuk keperluan illegal mining juga.

Karena itulah maka pada tanggal 21 Januari lalu, Forum Komunikasi Penyangga Hutan (FKPH) Kecamatan Hulu Sungai, yang diketuai oleh Raja Singa Bansa memportal jalan masuk di Keremak.

Penutupan jalan masuk tersebut tak membuahkan hasil. Para pekerja tetap saja bertahan di lokasi. Disuaul lagi penutupan jalan untuk kedua kalinya pada tanggal 14 Maret 2019. Penutupan kedua ini dihadiri oleh Camat Hulu Sungai, Yohanes Bandari.

Saat berhadapan dengan para pendemo (20/3), Raja Singa Bansa  kembali mengingatkan, jika sampai tanggal 29 Maret 2019, para pekerja illegal logging dan illegal mining masih saja berlangsung, maka FKPK dan seluruh elemen masyarakat Kecamatan Hulu Sungai akan melakukan melakukan upaya penertiban.

"Masyarakat sudah siap, tinggal menunggu komando," tandas Raja Singa Bansa.

Penulis: Thomas Tion Sution
Editor: Kundori
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini