|

Program reformasi birokrasi amanat dari UU

Sintang (Suarakalbar) - Guna mencegah terjadinya korupsi,  Polres Sintang melaksanakan  kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Kegiatan tersebut bertempat di Aula Mapolres Sintang,  Senin (11/02/2019). Dihadiri juga Bupati Sintang,  Jarot Winarno.

Tatap muka Kapolres Sintang yang kali ini diwakili oleh Wakapolres Kompol Amri Yudhi, S.S.Ik., M.H bersama dengan rombongan Kepala - kepala OPD Kabupaten Sintang yang dipimpin langsung oleh Jarot Winarno.

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut yakni,  untuk mewujudkan pembangunan zona integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani(WBBM) di Wilayah Hukum Polres Sintang.

Wakapolres Sintang Kompol Amri Yudhi mengatakan pencanangan ini sejalan dengan program pemerintah, terkait dengan reformasi birokrasi.

Amri menilai Polri sudah menindak lanjuti program tersebut sejak awal. Pokri juga akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga hal tersebut bisa meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Sintang.

Tidak hanya itu,  Amri juga mengatakan bahwa program reformasi birokrasi sendiri merupakan amanat dari UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN.  Perpres nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN. 

"Ini wajib dijalankan oleh seluruh kementerian atau lembaga, begitu juga institusi Polri. Sehingga bisa meningkatkan pelayanan publik lebih baik lagi", tambahnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa yang harus  lakukan. Pertama kita harus punya komitmen dari diri sendiri  untuk merubah diri menjadi lebih baik.

"Adapun untuk mewujudkan hal ini kami juga perlu bantuan dari masyarakat sebagai pengawas kinerja kami, karena hal ini merupakan wujud ketransparanan inistusi Polri dalam bentuk pelayanan,” terangnya.

Lanjutnya,  seperti yang kita tau masyarakat banyak yang mengatakan bahwa dalam pelayanan, masyarakat di institusi Polri khususnya seperti SIM, SKCK dan sebagainya bisa dikatakan adanya isu Pungutan Liar (Pungli) dalam pengurusannya.

Untuk itu, dengan adanya penegasan  mewujudkan WBK dan WBBM masyarakat diperlukan sebagai pengawas kinerja dari institusi polri, khususnya dalam bidang pelayanan.

"Jika ditemukan adanya Pungli dalam pelayanan di institusi polri, maka anggota yang terciduk akan di tinjak lanjuti", tegas Amri.

Penulis: Beni
Editor: Kundori
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini