Kasdim Pati hadiri workshop evaluasi tata kelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes

Pati – Pada Senin (14 /1/2019)di Pendopo Kabupaten  Pati  Kasdim Pati Mayor Inf Much Solichin S.Ag  menghadiri  Workshop  Evaluasi tata kelola keuangan Desa dengan aplikasi siskuedes guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel yang di hadiri 300 orang.

Bupati Pati Ir. Haryanto SH.MM.Msi mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dari Provinsi  maupun Pusat,  apalagi  kehadiran tamu dari Komisi IX DPR RI, perlu di sampaikan Workshop seperti ini bukan yang pertama di Kabupaten  Pati bahkan sudah pernah dilaksanakan tahun lalu dengan menggunakan gedung DPR.

“Program seperti ini sudah di lakukan mulai tahun 2016 namun demikian masih banyak yg perlu disempurnakan sehingga pengelolaan keuangan desa dilakukan dg baik dan harapanya tidak ada penyimpangan dan semakin banyak kita dievaluasi maka akan semakin  miminimalisir kesalahan tentang pengelolaan keuangan, sistem keuangan apabila dikelola dg baik, akan memudahkan sistim pengawasan penggunaan dana desa,”ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Pati mengatakan bahwa di Kabupaten Pati ada  401 Desa telah dilaksanakan pelaporan keuangan secara baik, dan diharuskan untuk semua Kepala Desa agar mendapat pelatihan agar bisa mengelola keuangan dan pertanggung jawaban keuangan, terutama yang baru dilantik Kades.

Bupati Pati mengharapkan kepada Kades untuk memeperhatikan materi supaya dalam aplikasi keuangan Desa tidak ada kendala dalam perkembangan media sosial sangat pesat  dan jangan ada kepala desa yang terkena kasus sampai di viralkan karena akan mencoreng nama baik Kabupaten Pati, dalam  menggunakan dana.

“Keuangan desa harus transparan, hindari penggunaan keuangan yang bisa menjerat ke masalah hukum, karena akan merugikan dirinya sendiri,”tegas Bupati.

Ditemui usai pelaksanaan Kasdim Pati  Mayor Inf Much Solichin S.Ag  mengatakan dengan adanya aplikasi siskuedes pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa, maka harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula.

Untuk itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

“Sehingga, terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. BPKP selaku aparat internal pemerintah, juga mengawal program strategis pemerintah,” ujar Kasdim Pati.

Penulis: Narto Pendim Pati

Editor: Kundori